Pekanbaru, PilarbangsaNews
Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, pada Rabu (04/02/26).
Dalam kesempatan tersebut, Agung Nugroho menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru secara aktif turun ke seluruh 15 kecamatan untuk mengikuti Musrenbang, guna memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar berangkat dari persoalan riil di tengah masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi ruang diskusi penting antara pemerintah dan masyarakat. Kita ingin memastikan apa saja keluhan, kebutuhan, dan persoalan terkini warga dapat tertampung dan ditindaklanjuti,” ujar Agung.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam Musrenbang Kecamatan Pekanbaru Kota adalah kesehatan anak, khususnya upaya penanganan stunting. Wali Kota menjelaskan, saat ini Pemko Pekanbaru menjalankan program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan di seluruh Posyandu di Kota Pekanbaru.
Namun demikian, masyarakat mengusulkan adanya penambahan fasilitas Posyandu, peningkatan kelengkapan sarana kesehatan, serta dukungan asupan makanan bergizi bagi anak-anak guna mempercepat penurunan angka stunting.
Selain sektor kesehatan, banjir dan pengelolaan sampah juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan warga. Agung Nugroho mengakui bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di perkotaan, meskipun Pemko Pekanbaru telah menjalankan instruksi Presiden sejak awal 2025 terkait pengelolaan sampah.
“Kita bersyukur Pekanbaru tidak mengalami penumpukan sampah seperti beberapa daerah lain. Ini berkat kerja bersama, tapi kita tidak boleh lengah. Sampah akan selalu ada, dan kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah serius,” tegas Agung.
Musrenbang ini, lanjut Agung, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah, yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Musrenbang Kota. Seluruh usulan akan diselaraskan agar terjadi kesinambungan program dari tahun 2025, 2026, hingga 2027, serta sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
“Tujuan utama kita adalah menyelaraskan visi dan misi pembangunan, agar program pusat, provinsi, dan kota berjalan searah. Semua bermuara pada satu hal: memberikan rasa nyaman, aman, dan sejahtera bagi masyarakat Kota Pekanbaru,” tutup Wali Kota.
Camat Pekanbaru Kota, Rein Rizka Karvy, S.STP., M.Si., mengatakan berbagai usulan disampaikan oleh masing-masing kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan drainase dan kebutuhan mendesak lainnya. Namun, persoalan banjir akibat aliran anak sungai masih menjadi atensi utama yang diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal pada tahun mendatang.
“Setiap kelurahan memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terutama terkait drainase. Namun pada intinya, normalisasi anak Sungai Sago dan Sungai Limau masih menjadi perhatian utama kami. Kami berharap melalui Musrenbang ini, banyak usulan yang bisa terealisasi, khususnya di Kecamatan Pekanbaru Kota,” ujar Rein.
Selain infrastruktur pengendalian banjir, Musrenbang juga menampung berbagai usulan pembangunan fasilitas sosial kemasyarakatan. Beberapa kelurahan mengajukan pembangunan posyandu, penyediaan ruang serbaguna, serta rehabilitasi aset pemerintah.
“Di Kelurahan Kota Tinggi, misalnya, pemerintah kelurahan mengusulkan rehabilitasi balai desa agar dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan dan tempat berkumpulnya masyarakat. Balai desa ini nantinya diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang representatif bagi warga,” jelas Rein.
“Tidak hanya sektor fisik, usulan non-infrastruktur juga cukup mendominasi. Di antaranya adalah permintaan pelatihan keterampilan, bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) di bidang pertanian, serta pengadaan tenda sosial yang digunakan untuk keperluan kemasyarakatan seperti acara duka,” tutupnya. (Mirza)
