Padang, PilarbangsaNews
Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, kembali menegaskan pentingnya ketelitian dan profesionalisme pemerintah dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Hal ini disampaikan dalam Rapat bersama Mitra Komisi IV yang digelar bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (2/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyoroti persoalan paling krusial, yaitu data warga terdampak bencana yang berubah-ubah dalam tiga hari terakhir. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pendataan dan koordinasi pemerintah masih lemah.
“Data semua warga terdampak harus akurat. Ini dasar dari setiap kebijakan. Jika datanya berubah-ubah, maka kerja pemerintah patut dievaluasi,” tegas Mulyadi.
Selain itu, ia juga menyoroti lambannya pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat kecamatan. Hingga kini, beberapa kecamatan belum menyelesaikan proses pencairan yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga.
Tempat Pengungsian dan Rumah Rusak Berat
Mulyadi menyebut bahwa pemanfaatan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian di Pauh pada masa darurat dapat dimaklumi, namun setelah masa darurat berakhir, harus ada solusi konkret untuk memastikan proses belajar mengajar kembali normal.
Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap warga yang rumahnya rusak berat bahkan hanyut, seperti yang dialami masyarakat di Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah (KPIK). Menurutnya, pemerintah harus memastikan adanya arah kebijakan yang jelas untuk hunian sementara maupun hunian tetap bagi mereka.
Sekolah Hanyut dan Pelayanan Publik
Pada kesempatan itu, Komisi IV juga menerima laporan adanya satu sekolah yang hanyut akibat banjir di Kecamatan Koto Tangah. Kejadian ini menurut Mulyadi harus menjadi alarm keras bahwa infrastruktur pendidikan juga perlu perhatian serius dalam mitigasi bencana.
Menutup rapat, Mulyadi memberikan pesan tegas kepada jajaran eksekutif.
“Saya minta pemerintah kota bekerja lebih profesional. Ukuran keberhasilan bukan penghargaan, tapi pelayanan nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola penanganan bencana dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, dan manusiawi. (Gilang)
