Oleh : Arry Yuswandi (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat)
Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial melakukan webinar dalam rangka mengenang Hari Kelahiran Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2026 pukul 20.00-23.30 WIB. Tema yang diangkat “Jujur itu hebat, Meneladani Integritas Bung Hatta Bagi Generasi dan Pemimpin Masa Depan” yang akan dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono.
Webinar ini menampilkan narasumber Prof. Dr. Anhar Gonggong dan Ust. Hadi Nur Ramadhan, MA dengan peserta para tokoh Sumatera Barat, guru-guru sejarah, perwakilan siswa-siswi, diaspora Minang dalam dan luar negeri dan ASN Pemprov Sumbar.
Terlepas dari webinar ini, saya terinspirasi dari Ketokohan Bung Hatta dan menulis “Implementasi Pemikiran Bung Hatta dalam Berpemerintahan”.
Mohammad Hatta bukan hanya dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga merupakan pemikir, ekonom, negarawan, dan sosok yang memiliki gagasan kuat tentang bagaimana negara seharusnya dikelola. Pemikirannya tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, pendidikan, etika, dan pemerintahan yang bersih tetap relevan untuk direnungkan dalam praktik pemerintahan dewasa ini.
Mengadopsi pemikiran Bung Hatta dalam pemerintahan bukan berarti sekadar mengutip gagasannya dalam berbagai pidato atau kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi perilaku, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang nyata.
Demokrasi yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Bung Hatta memiliki pandangan bahwa
demokrasi tidak boleh berhenti pada mekanisme politik semata. Demokrasi harus memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari penyelenggaraan negara. Dalam pemerintahan daerah, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif.
Musyawarah perencanaan pembangunan, konsultasi publik, keterbukaan informasi, serta kanal pengaduan masyarakat harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendengar kebutuhan masyarakat. Jangan sampai partisipasi publik hanya menjadi formalitas, sementara keputusan substantif telah ditentukan sebelumnya. Semangat demokrasi Bung Hatta justru menuntut pemerintah untuk mendengar, mempertimbangkan, dan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat.
Ekonomi Kerakyatan dan Pemerataan
Salah satu warisan pemikiran Bung Hatta yang sangat kuat adalah gagasan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan daerah, gagasan tersebut dapat diterapkan melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi nagari, pertanian, ekonomi kreatif, dan berbagai usaha produktif masyarakat.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi. Pemerintah juga harus melihat siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah: apakah pembangunan telah meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan?
Pemerintahan yang Beretika
Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang memegang teguh integritas dan kesederhanaan. Bagi pemerintahan modern, keteladanan semacam ini sangat penting. Kekuasaan bukanlah fasilitas untuk memperoleh keistimewaan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.
Jabatan bukanlah simbol status, tetapi tanggung jawab. Karena itu, birokrasi perlu dibangun dengan budaya integritas. Pengambilan keputusan harus berdasarkan aturan, data, kepentingan publik, dan pertimbangan yang objektif—bukan karena kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan pribadi.
Mengedepankan Pendidikan dan Kualitas Manusia
Bung Hatta menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting dalam membangun bangsa. Pemerintahan yang baik tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusia.
Dalam birokrasi, investasi terbesar sesungguhnya bukan hanya pada teknologi, tetapi pada manusia yang mampu menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab.
Pemerintahan Berbasis Data
Jika pemikiran Bung Hatta diterapkan dalam konteks pemerintahan modern, salah satu bentuk aktualisasinya adalah pengambilan kebijakan yang rasional dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Di sinilah pentingnya data. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, persepsi, atau tekanan kepentingan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengetahui kondisi kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
Desentralisasi yang Bertanggung Jawab
Dalam konteks pemerintahan daerah, semangat demokrasi dan ekonomi kerakyatan juga dapat diterjemahkan melalui desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal. Namun, kewenangan harus berjalan bersama tanggung jawab. Pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran, setiap kebijakan, dan setiap program kepada masyarakat.
Otonomi daerah jangan sampai dimaknai sebagai kebebasan tanpa kendali. Otonomi harus menjadi instrumen untuk mendekatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Mengembalikan Pemerintahan kepada Hakikat Pelayanan
Pada akhirnya, pemikiran Bung Hatta mengajarkan bahwa pemerintahan harus kembali kepada tujuan utamanya: melayani rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Birokrasi tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, perlindungan, kepastian, dan kesempatan untuk berkembang. Semangat tersebut sangat relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini.
Di tengah tuntutan digitalisasi, keterbukaan informasi, efisiensi anggaran, dan meningkatnya ekspektasi publik, birokrasi membutuhkan fondasi etika dan keberpihakan yang kuat.
Mengadopsi pemikiran Bung Hatta dalam berpemerintahan berarti menjadikan demokrasi sebagai ruang partisipasi, ekonomi sebagai instrumen kesejahteraan, kekuasaan sebagai amanah, data sebagai dasar kebijakan, pendidikan sebagai investasi, dan integritas sebagai budaya birokrasi. Jika nilai-nilai tersebut mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan perilaku aparatur, maka pemikiran Bung Hatta tidak berhenti sebagai sejarah. Ia akan tetap hidup dalam praktik pemerintahan—menjadi inspirasi untuk membangun birokrasi yang bersih, demokratis, rasional, sederhana, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis
