Oleh: Dr. Anton Permana (Direktur Tanhana Dharma Mangruva Institute)
Pengantar
Selama bertahun-tahun saya menekuni kajian geopolitik, geostrategi, dan pemerintahan. Pendidikan di Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI serta penyelesaian studi doktoral di bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah membentuk cara pandang saya dalam membaca dinamika negara, baik dari aspek politik, keamanan, ekonomi, maupun hubungan internasional.
Namun, cara pandang tersebut tidak hanya dibentuk oleh pengalaman akademik. Saya juga pernah menjalani perjalanan panjang sebagai aktivis yang menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sikap itu membawa konsekuensi yang tidak ringan, termasuk menghadapi proses hukum hingga menjalani masa penahanan. Pengalaman tersebut justru mengajarkan kepada saya bahwa kekuasaan harus selalu dilihat secara kritis, siapa pun yang memegangnya.
Ketika terjadi pergantian pemerintahan, saya sebenarnya memiliki kesempatan untuk bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan sebagaimana beberapa rekan seperjuangan yang kemudian memperoleh amanah di pemerintahan. Namun saya memilih tetap berada di luar pemerintahan. Bagi saya, independensi merupakan modal penting agar dapat menyampaikan analisis secara lebih jernih, objektif, dan bebas dari kepentingan jabatan ataupun afiliasi politik praktis.
Pilihan itu membuat saya banyak berdiskusi dengan berbagai kalangan. Dalam keseharian, saya berinteraksi dengan akademisi, aktivis, politisi, pejabat pemerintahan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga kalangan TNI, Polri, dan komunitas intelijen. Dari berbagai ruang diskusi tersebut saya memperoleh banyak perspektif yang membantu saya memahami persoalan bangsa secara lebih utuh.
Berangkat dari pengalaman tersebut, saya ingin mengajak pembaca melihat kondisi Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak peristiwa yang tampak berdiri sendiri sesungguhnya saling berkaitan dan merupakan bagian dari perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Tulisan ini merupakan refleksi sekaligus ikhtiar saya untuk membaca kondisi Indonesia hari ini serta menawarkan gagasan mengenai jalan keluar yang menurut saya perlu ditempuh agar bangsa ini tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat, berkarakter, dan memiliki arah pembangunan yang jelas.
Indonesia Sedang Berada di Titik Persimpangan
Indonesia sedang berada pada salah satu fase paling menentukan sejak era Reformasi. Berbagai gejolak politik, tarik-menarik kepentingan ekonomi, penegakan hukum yang terus diperdebatkan, hingga meningkatnya tekanan geopolitik global menunjukkan bahwa bangsa ini sedang memasuki masa transisi yang tidak sederhana.
Banyak orang melihat berbagai persoalan tersebut sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Padahal, jika ditelaah dari perspektif geopolitik dan geostrategi, seluruh dinamika itu saling berkaitan dan merupakan bagian dari perebutan arah masa depan Indonesia.
Saya melihat Indonesia sedang berada di sebuah persimpangan sejarah. Keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan wajah Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, bangsa ini memerlukan cara pandang yang lebih strategis, tidak sekadar menyelesaikan persoalan jangka pendek.
Pemerintahan Prabowo Menghadapi Ujian Terberat
Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Beliau tidak hanya dituntut memenuhi janji pembangunan, tetapi juga harus mampu mengonsolidasikan kekuatan politik nasional, menjaga stabilitas keamanan, memperkuat ekonomi, sekaligus menghadapi tekanan global.
Saya berpandangan bahwa ujian terbesar pemerintahan ini bukan berasal dari oposisi formal, melainkan dari kompleksitas pertarungan kepentingan yang berlangsung di dalam maupun di luar struktur kekuasaan. Keberhasilan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Presiden mengendalikan pusat-pusat kekuasaan strategis negara serta memastikan seluruh institusi berjalan dalam satu visi kebangsaan.
Peta Pertarungan Politik Nasional
Politik nasional hari ini tidak lagi dapat dipahami sebagai kompetisi biasa antarelite atau antarpartai.
Yang saya lihat adalah pertarungan berbagai pusat kekuatan yang terdiri atas elite politik, oligarki ekonomi, birokrasi, aparat negara, kelompok masyarakat sipil, hingga kepentingan global yang memiliki agenda terhadap Indonesia.
Karena itu, konflik-konflik yang muncul sesungguhnya merupakan bagian dari perebutan arah kebijakan negara dan distribusi kekuasaan. Siapa yang mampu menguasai institusi strategis, dialah yang memiliki pengaruh besar terhadap masa depan Indonesia.
Indonesia dalam Pusaran Geopolitik Global
Perubahan dunia sedang berlangsung sangat cepat. Persaingan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, serta kekuatan-kekuatan ekonomi baru tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer. Persaingan kini merambah investasi, teknologi, perdagangan, energi, pangan, informasi, hingga penguasaan sumber daya alam.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di tengah pusaran tersebut. Dengan kekayaan mineral strategis, cadangan energi, potensi pangan, serta posisi geografis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Karena itu, setiap kebijakan nasional harus dibaca dalam konteks geopolitik global.
Akar Persoalan Bangsa
Menurut pandangan saya, persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata ekonomi ataupun politik.
Masalah mendasarnya adalah belum adanya desain besar pembangunan nasional yang konsisten sejak Reformasi.
Reformasi berhasil membuka ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Namun pada saat yang sama, Reformasi juga melahirkan fragmentasi politik, menguatnya oligarki ekonomi, lemahnya konsolidasi negara, dan semakin dominannya praktik demokrasi liberal yang sering kali menjauh dari nilai-nilai dasar bangsa.
Akibatnya, negara menjadi semakin rapuh menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menemukan Kembali DNA Indonesia
Indonesia memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa ini lahir dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, musyawarah, gotong royong, serta kearifan lokal yang telah hidup jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Karena itu, saya berpandangan bahwa pembangunan nasional harus kembali berpijak pada amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kita tidak boleh kehilangan jati diri hanya karena mengikuti arus globalisasi ataupun meniru sistem politik bangsa lain.
Saya menyebut proses ini sebagai upaya menemukan kembali DNA Indonesia sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Reformasi Harus Dievaluasi
Saya berpandangan bahwa sudah saatnya Reformasi dievaluasi secara objektif.
Reformasi berhasil mengakhiri pemerintahan yang sentralistis, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun sistem negara yang kuat, efektif, berkarakter, dan mampu menjaga kepentingan nasional.
Evaluasi tersebut bukan berarti menolak Reformasi, melainkan mengembalikannya kepada tujuan awal, yakni mewujudkan cita-cita Proklamasi dan amanat konstitusi.
Radical Break atau Perubahan Bertahap
Bangsa ini harus menentukan pilihan strategis. Apakah melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem yang ada (radical break), atau menempuh jalan perubahan secara bertahap melalui berbagai kompromi politik.
Apa pun pilihan yang diambil, perubahan harus memiliki arah yang jelas dan desain nasional yang kokoh.
Konsolidasi Kepemimpinan Nasional
Saya meyakini bahwa Presiden harus memiliki kendali yang kuat terhadap institusi-institusi strategis negara.
Posisi-posisi seperti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BAIS, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua DPR, Jaksa Agung, dan Ketua KPK memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas nasional.
Di luar itu, terdapat pula kekuatan sosial yang sangat berpengaruh, seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, organisasi dunia usaha, organisasi buruh, serta tokoh-tokoh agama non-Muslim.
Sinergi antara kepemimpinan formal dan kekuatan sosial tersebut menjadi salah satu syarat penting bagi terwujudnya stabilitas nasional.
Membangun Indonesia Berkarakter
Indonesia membutuhkan negara yang kuat, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
Negara harus dibangun di atas fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa, musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Demokrasi harus menjadi sarana memperkuat negara, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan nasional.
Penutup
Saya percaya Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Kekayaan sumber daya alam, letak geografis yang strategis, bonus demografi, serta nilai-nilai luhur bangsa merupakan modal yang sangat besar.
Namun modal tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila bangsa ini memiliki desain pembangunan yang jelas, kepemimpinan nasional yang kuat, konsolidasi seluruh komponen bangsa, serta keberanian untuk kembali kepada jati diri Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945.
Sudah saatnya kita berhenti hanya menjadi penonton dalam perubahan dunia. Indonesia harus menjadi pelaku utama yang menentukan masa depannya sendiri. Itulah makna sejati dari negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa.
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis
