Pekanbaru, PilarbangsaNews
Konferensi ke-23 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan di “Kota Bertuah”. Melalui proses musyawarah yang berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat persahabatan, para peserta konferensi sepakat menetapkan Miftahudin, M.Pd.I. sebagai Ketua PGRI Kota Pekanbaru Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030.
Dalam pidato perdananya sebagai ketua terpilih, Miftahudin menggarisbawahi bahwa lima tahun ke depan bukan masa yang ringan bagi pendidik. Beragam tantangan besar menanti di depan mata, yakni laju transformasi digital yang kian cepat, implementasi Kurikulum Merdeka yang terus bergulir, isu kesejahteraan guru honorer dan P3K, meningkatnya kasus kekerasan di satuan pendidikan, hingga dampak perubahan iklim yang mulai memengaruhi proses belajar-mengajar.
“Hari ini, semangat perjuangan para Guru akan kita lanjutkan di bumi Lancang Kuning, di kota Pekanbaru yang kita cintai. PGRI adalah rumah besar yang harus menjadi tempat pulang bagi seluruh insan pendidikan bukan milik segelintir orang,” tegas Miftahudin.
“Maka marilah kita perkuat Solidaritas Sesama Anggota dengan merangkul semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK negeri dan swasta, perguruan tinggi, guru honorer, hingga para purnabakti yang telah berjasa bagi dunia pendidikan,” imbuhnya.
Miftahudin juga mengatakan PGRI harus hadir sebagai penghubung yang aktif antara guru dengan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Fokusnya jelas memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan profesi, dan kualitas pendidikan. Dan juga mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai kegiatan pelatihan seminar, kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri,” sebut Miftahudin.
Dalam momentum pengukuhan pengurus baru, Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Dr. H. Adolf Bastian, M.Pd., menyampaikan pesan penting tentang arah perjuangan organisasi guru terbesar di Indonesia tersebut. Melalui pidatonya, ia menegaskan kembali komitmen PGRI dalam mengawal hak dan martabat guru di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.
“Selamat diucapkan kepada Miftahudin dan jajaran yang baru dikukuhkan. Saat ini kita menekankan tanggung jawab besar yang kini berada di pundak para pengurus PGRI menjawab pertanyaan mendasar dari para guru tentang manfaat organisasi bagi profesi mereka,” ujar Prof. Adolf.
Salah satu fokus utama PGRI hari ini, menurut Prof. Adolf, adalah memastikan tunjangan profesi guru tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional yang sedang dibahas di DPR RI.
“Kita berjuang agar tunjangan profesi ini tidak hilang dari batang tubuh undang-undang. Ini perjuangan kita, dan kita tidak boleh lengah. Hal ini bukan hanya tanggung jawab Pengurus Besar PGRI di pusat, tetapi juga seluruh pengurus dan anggota di daerah,” lugas Prof. Adolf.
Selain memperjuangkan hak dan perlindungan, Prof. Adolf mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi. Guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi informasi dan perubahan dalam metode pembelajaran.
“Kita harus selalu meningkatkan kompetensi dalam mengajar, termasuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat. Terdapat tiga hal yang menjadi inti perjuangan PGRI yakni memperjuangkan kesejahteraan guru, mengembangkan kompetensi guru, dan memberikan perlindungan hukum bagi guru yang bermasalah dalam menjalankan profesi,” tutup Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Adolf Bastian. (Mirza)
