Pekanbaru, PilarbangsaNews
H.Abdul Wahid Gubernur Riau periode 2025 – 2030 menyampaikan pidato perdananya di masa persidangan II (Januari-April) tahun 2025.
Bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau pada Senin, 03 Maret 2025 dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau, Forkompinda Provinsi Riau, Wali Kota Pekanbaru, seluruh unsur OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pidato pentingnya, Abdul Wahid sebagai pemimpin Riau menegaskan komitmen untuk menjadikan periode 2025-2030 sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau.
“Langkah ini sejalan dengan cita-cita besar bangsa, yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sebut Gubernur Riau.
Pondasi Pembangunan : Transformasi Menuju Masa Depan
Pada masa periode kepemimpinan 2025-2030, Gubernur Riau Abdul Wahid berkomitmen akan menjadi fase awal dalam memperkuat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Strategi ini diharapkannya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta memperkuat daya saing Riau di kancah nasional dan internasional.
“Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Riau 2025-2045. Regulasi ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045,” jelas Gubernur Riau.
Dalam visi jangka panjang menurutnya, Provinsi Riau menargetkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai Rp706,31 juta hingga Rp880,35 juta, dengan tingkat kemiskinan ditekan mendekati 0% pada 2045.
Selanjutnya, Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan terdapat 8 Misi strategis menuju Riau Maju, yakni :
1) Transformasi sosial
“Membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan sejahtera”.
2) Transformasi ekonomi
“Meningkatkan produktivitas melalui inovasi, ekonomi hijau, dan teknologi”.
3) Reformasi tata kelola pemerintahan
“Mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan berintegritas”.
4) Stabilitas daerah dan ekonomi makro
“Menjaga ketahanan ekonomi dan demokrasi yang substansial”.
5) Revitalisasi budaya Melayu
“Meneguhkan identitas budaya dalam masyarakat yang agamis”.
6) Pembangunan wilayah yang merata
“Menghilangkan kesenjangan antara kabupaten/kota”.
7) Infrastruktur berkualitas
“Menyediakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”.
8) Keberlanjutan pembangunan
“Membangun ekonomi yang tangguh dan berorientasi masa depan”.
Masih dalam pidatonya, Pemimpin Riau dengan hasil suara terbanyak ini juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang harus segera diatasi, di antaranya :
• Kualitas SDM yang belum optimal, yang menghambat daya saing tenaga kerja;
• Pengembangan ekonomi dan produktivitas yang masih terbatas, terutama dalam sektor hilirisasi industri;
• Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk jalan rusak dan konektivitas yang belum merata;
• Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, yang diperparah oleh ketimpangan pembangunan antarwilayah;
• Kerusakan lingkungan, akibat deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; dan
• Menurunnya identitas budaya Melayu, yang memerlukan revitalisasi sebagai bagian dari jati diri masyarakat Riau.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah merancang beberapa langkah-langkah konkret, yakni :
• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dengan berbagai kebijakan seperti subsidi seragam sekolah dan beasiswa;
• Mendorong investasi, melalui pembentukan Riau Investment Forum dan penyederhanaan birokrasi;
• Memperbaiki infrastruktur, dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk perbaikan jalan dan pengelolaan banjir;
• Mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan legalisasi tenaga kerja migran;
• Meningkatkan transparansi pemerintahan, dengan sistem pengaduan publik yang terbuka dan akuntabel;
• Mendorong riset dan inovasi, sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis pengetahuan; dan
• Memperkuat identitas budaya Melayu dan nilai-nilai agama, termasuk rencana pembangunan Islamic Center yang terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau Abdul Wahid ini juga mengungkapkan tantangan besar terkait defisit APBD sebesar Rp2,2 triliun. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak akan menghambat semangat pembangunan. “Sebaliknya, tantangan ini akan menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD,” sebut Abdul Wahid.
Terakhir, Gubernur Riau ini juga menyampaikan terdapat visi besar dan strategi yang telah disiapkan. Riau bertekad menjadi provinsi yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045.
“Tentunya kita berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita ini. Jika kita bekerja sama, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” tegas Abdul Wahid.
“Kini, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Riau,” tutupnya. (Mirza)
