Pekanbaru, PilarbangsaNews
Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau Abdul Wahid dan SF. Hariyanto pada Selasa 4 Maret 2025 berkunjung ke beberapa kantor OPD di Pemprov, salah satunya Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.
Usai kegiatan, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan akan memaksimalkan pendapatan pajak melalui digitalisasi yang menjadi solusi transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar, hingga Pajak Rokok.
Oleh karena itu, digitalisasi menjadi jawaban untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dengan sistem berbasis digital, kebocoran pendapatan bisa diminimalisir, dan proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah serta transparan bagi masyarakat.
“Kesenjangan pembayaran pajak
saat ini, hanya sekitar 30-40% dari total wajib pajak yang benar-benar membayar kewajibannya. Ini berarti masih banyak kendaraan yang tidak membayar pajak, baik dari sektor korporasi, instansi pemerintah, maupun individu. Pemerintah berencana mengumumkan daftar korporasi dan instansi yang tidak membayar pajak guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Tidak hanya masyarakat biasa yang harus taat pajak, tetapi juga lembaga-lembaga pemerintahan dan perusahaan besar,” jelas Gubernur Riau.
Ia juga mengatakan salah satu alasan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar adalah sulitnya proses administrasi, seperti kewajiban menyertakan KTP saat pembayaran. Banyak masyarakat yang ingin membayar pajak, tetapi terkendala aturan yang dianggap menyulitkan.
“Saat ini, sistem pembayaran masih bertumpu pada Bank Riau, yang tidak menjangkau semua daerah. Sebagai solusi, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan bank-bank lain yang beroperasi di daerah-daerah terpencil agar pembayaran pajak dapat dilakukan lebih luas dan fleksibel,” ujar Gubernur Riau Abdul Wahid.
Terakhir ia mengatakan dengan sistem yang lebih modern dan mudah diakses, pemerintah provinsi Riau berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat.
“Jika seluruh wajib pajak membayar sesuai ketentuan, maka pendapatan daerah bisa meningkat signifikan, yang nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik,” tutupnya.
Kepala Bapenda Provinsi Riau Evarefita melalui Kabid Pajak Muhammad Sayoga menyampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah banyak membicarakan tentang capaian dan tantangan yang dihadapi Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh pun telah dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dari penghasilan pajak periode sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif ke depan.
“Untuk menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Riau, evaluasi komprehensif akan kita lakukan guna memastikan sistem perpajakan berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Sayoga.
Ia juga mengatakan dengan hadirnya kepemimpinan baru di provinsi Riau masyarakat dan para wajib pajak diharapkan semakin tertib dalam memenuhi kewajibannya.
“Dengan dukungan penuh dari pimpinan daerah serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat, diharapkan sistem perpajakan ke depan akan semakin optimal, berkontribusi besar bagi pembangunan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Sayoga. (Mirza)
