Padang, PilarbangsaNews
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi PDPB yang digelar di Aula KPU Sumbar, Kamis (26/6/2025) yang dihadiri oleh berbagai instansi lintas sektor.
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen menyampaikan, dukungan dari stakeholder sangat penting untuk menjaga keakuratan dan validitas data pemilih di Sumbar. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, melainkan merupakan kerja bersama berbagai instansi terkait.
“Pemutakhiran data pemilih merupakan kerja bersama lintas sektor. Karena itu, kami terus berkoordinasi agar data pemilih benar-benar mutakhir, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, didampingi Anggota KPU Sumbar, Medo Patria dan Hamdan, serta Irzal Zamzami.
Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Divisi Data dan Informasi, Medo Patria, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) hasil pemilu atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan, sebagai dasar dalam penyusunan DPT pemilu dan pemilihan berikutnya.
Selain itu, juga untuk menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir dengan tetap menjaga kerahasiaan data.
Medo menyampaikan, pemutakhiran dilakukan secara de jure berdasarkan KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam proses ini, KPU Sumbar menggandeng sejumlah instansi terkait untuk mendukung penyediaan data terbaru.
Adapun bentuk dukungan tersebut di antaranya, Dinas Dukcapil Sumbar memberikan data kependudukan dan mutasi penduduk. Polda Sumbar menyuplai data pensiunan Polri dan data anggota Polri baru, dan Korem 032/Wirabraja, Lantamal II Padang, dan Lanud Sutan Sjahrir menyerahkan data pensiunan serta anggota TNI yang baru.
Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar menyediakan data mutasi narapidana di Lapas dan Rutan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar memberikan data WNA yang masuk dalam DPT dan data WNI yang statusnya berubah menjadi WNA. Kanwil Kemenag Sumbar menyerahkan data siswa pesantren dan madrasah aliyah yang telah mencapai usia 17 tahun.
Kemudian, Dinas Pendidikan Sumbar memberikan data siswa SMA/SMK yang memasuki usia wajib pilih, Dinas Sosial Sumbar menyuplai data pemilih disabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bersama KPU kabupaten/kota serta perangkat nagari dan desa, turut membantu proses verifikasi data di tingkat bawah. Bawaslu Sumbar melakukan pengawasan dan pencegahan dalam setiap tahapan pemutakhiran data.
Lebih jauh, Medo Patria menyebutkan bahwa langkah strategis ini diharapkan dapat mengakomodir dinamika data kependudukan dan status warga secara berkala, sehingga penyusunan DPT di Sumbar menjadi lebih akurat, valid, dan terpercaya.
“Kita ingin data pemilih di Sumbar benar-benar menggambarkan kondisi faktual warga yang memiliki hak pilih. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan hal tersebut,” ucapnya. (Gilang)
