Padang, PilarbangsaNews
Pasca terdampak bencana banjir bandang, warga Pauh, Kota Padang diantaranya Lambung Bukit, Batu busuk dan sekitarnya masih membutuhkan banyak hal untuk bisa kembali hidup normal. Diantaranya seperti perbaikan irigasi, aliran sungai, perbaikan/pembangunan jalan, jembatan, sawah dan ladang. Termasuk pula terkait hunian tetap (Huntap).
Hal terkait penanggulangan pasca bencana tersebut mewarnai sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Jumat (6/2/2026) sore di Huntara Mandiri Kepalo Koto, Pauh. Ada lebih dari 200 masyarakat hadir.
Pertemuan dengan masyarakat tersebut merupakan kegiatan masa reses DPRD Sumbar. Evi Yandri membawa serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut memastikan aspirasi masyarakat tersebut tersampaikan.
“Anak-anak pergi ke sekolah terpaksa jalan menyeberangi batang sungai, Pak. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan seperti dulu, tolong buat jembatan darurat dulu, biar mudah anak anak ke sekolah,” ujar salah seorang warga Batu Busuk.
Kalau tidak menyeberangi sungai, anak-anak terpaksa memutar jalan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. ada juga jalan yang hilang, yang merupakan akses ke banyak sekolah, seperti SMA 9, SMP 14, SMP 23, SMP 44.
Evi Yandri mengatakan jembatan permanen akan dibangun namun tentu butuh waktu. “Akan kita usahakan secepatnya dibuat jembatan darurat dulu. Setidaknya bisa dilalui jalan kaki atau motor,” kata Evi Yandri sembari menjelaskan bahwa jalan dipastikan akan dibangun, jika tidak dari dana pemerintah pusat maka dari dana provinsi.
Sementara itu sejumlah masyarakat lainnya mempertanyakan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir. Perwakilan dari Dinas Pertanian yang hadir dalam reses tersebut mengatakan pemerintah telah menyediakan bantuan untuk sawah yang terdampak. Data sawah di Pauh sudah masuk verifikasi bantuan. Bantuannya ada empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat dan hilang atau hanyut.
“Bantuan untuk yang rusak ringan dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan proposal dulu, tapi untuk penyaluran uang belum,” ujar perwakilan Dinas Pertanian sembari menjelaskan bentuk dan skema bantuan.
Untuk masyarakat yang mengeluhkan sawah mereka belum terdata. Di saat pertemuan itu Evi juga meminta lurah mencatatnya. Karena pendataan dimulai dari tingkat bawah, yakni dari RT/RW, lurah, kecamatan, kota lalu baru data tersebut sampai ke provinsi. Begitu pula dengan pendataan Huntap.
Terkait Huntap, ada yang mengkhawatirkan rumah mereka tidak akan didata sesuai dampak sebenarnya karena telah diperbaiki masyarakat sedikit demi sedikit. Untuk itu Evi meminta simpan foto rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik.
Untuk Huntap ini, Evi Yandri tegas meminta RT/RW dan lurah mendata dan memverifikasi sebaik mungkin. “Pendataan ini sangat penting. Jika tidak maka bisa seperti pembangunan Huntap di Pasaman yang sampai sekarang masih bermasalah, padahal bencana di sana terjadi tahun 2022 lalu,” katanya lagi.
Menurut Evi, masalah Huntap Pasaman bukan tidak ada dana. Pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sudah sediakan dana, tapi dana tak bisa dipakai karena data bermasalah. Alhasil, dana balik lagi ke kas negara. Hal ini jangan sampai ini terjadi di Padang.
Evi mengatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut ada yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang atau pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, karena Evi Yandri akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai pembangunan terlaksana. Ia minta masyarakat kooperatif, dukung dan bantu pembangunannya, jangan dipersulit apalagi diganggu.
Selain itu ia ada masyarakat yang sudah mulai berusaha kembali. Petani yang sawahnya hilang telah beternak bebek dan akan dibantu pakan serta benih. Kaum ibu akan diberikan pelatihan memasak kue dan menjahit untuk tambahan penghasilan.
“Mari kita atur langkah kita kembali, perbaiki lagi ekonomi masing-masing selagi pemerintah mengupayakan secepatnya perbaikan infrastruktur,” kata Evi Yandri. (Gilang)
