Painan, PilarbangsaNews
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Kegiatan digelar di ruang media center Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengusung tema “Hijrah Pengawasan, Menyalakan Semangat Baru untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat,” Selasa (16/06/2026).
Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, yang bertindak sebagai ketua panitia, menyampaikan kegiatan kali ini bertujuan membangun kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui P2P, kami ingin membangun semangat bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan Pemilu. Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta dengan menghadirkan narasumber dari unsur pimpinan,” ujar Rinaldi dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menjelaskan pada masa nontahapan Pemilu, Bawaslu Pesisir Selatan terus mengembangkan program pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan edukasi.
“Bawaslu Pesisir Selatan telah menyelenggarakan berbagai program seperti Kelas Pemilu, Radio Bawaslu Mangudara, dan Podcast Baraja Pemilu. Selain itu, kami juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekretariat melalui berbagai penguatan teknis,” kata Afriki.
Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Pesisir Selatan untuk menyebarluaskan pesan-pesan kepemiluan dan demokrasi hingga menjangkau seluruh wilayah Pesisir Selatan.
Kegiatan launching P2P Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi. Dalam sambutannya, Khadafi memberikan apresiasi atas komitmen Bawaslu Pesisir Selatan dalam mengembangkan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Khadafi juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik, baik nasional, Asia, maupun dunia yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
“Situasi geopolitik yang berkembang saat ini memiliki keterkaitan dengan demokrasi dan Pemilu. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas Pemilu,” ujarnya.
Ia berharap para peserta P2P dapat menjadi agen penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan dan demokrasi di lingkungan masing-masing.
Selain itu, Khadafi nengungkapkan saat ini tengah berlangsung proses revisi undang-undang Pemilu yang baru. Ia berharap kegiatan P2P dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi tersebut.
“Masukan terkait isu politik uang, hoaks, dan politisasi SARA sangat penting untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan undang-undang Pemilu ke depan,” tutupnya. (Aldi)
