Jakarta, PilarbangsaNews
Polemik soal rendahnya serapan anggaran daerah kembali mencuat setelah Menteri Keuangan menyinggung masih banyak dana daerah yang “mengendap” di bank.
Namun menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan ahli otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A, persoalan ini tidak sesederhana tudingan bahwa daerah tidak mampu menyerap anggaran.
Dalam wawancara khusus dengan Radio Elshinta, Rabu 22 Oktober 2025 Prof. Djo menjelaskan bahwa lambatnya realisasi anggaran daerah disebabkan oleh faktor struktural, administratif, dan regulatif — bukan karena kepala daerah tidak mau bekerja, atau bahkan kelebihan uang.
“Sejak dulu Presiden sering marah soal penyerapan yang lambat. Tapi kita harus lihat konteksnya. Di daerah, proses itu tidak sesederhana membelanjakan uang. Ada tahapan panjang mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan tanah, sampai juklak-juknis dari pusat yang sering terlambat turun,” ujar Prof. Djo. Ia mencontohkan, 500 an kepala daerah hasil pilkada serentak nasional baru dilantik pada akhir Februari 2025. Mereka ikut retret di Akmil Magelang, dan sibuk melakukan konsolidasi: menata pejabat, menyusun RPJMD, dan menyesuaikan APBD perubahan dengan visi-misi mereka. Akibatnya, kegiatan baru bisa berjalan efektif di pertengahan tahun.
“Itu sebabnya dana yang tersimpan di bank pada pertengahan tahun tinggi. Tapi bukan berarti tidak dipakai. Biasanya pembayaran besar dilakukan di triwulan keempat, jadi nanti Oktober–Desember penyerapan bisa mencapai 90 persen,” jelasnya.
Bukan Hanya Daerah, Pusat Juga Lambat Menyerap Anggaran
Prof. Djo juga menilai, kritik pemerintah pusat kepada daerah sering tidak berimbang. Sebab, kementerian/lembaga di pusat pun kerap memiliki tingkat penyerapan rendah, dimana per September baru 55 persen.
“Ini bukan penyakit daerah saja. Di pusat juga begitu. Per September 2025, serapan anggaran kementerian baru sekitar 55 persen. Jadi jangan daerah saja yang disalahkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, data yang digunakan pemerintah pusat dalam menilai daerah sering kali tidak mutakhir. Misalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut angka dana mengendap Rp4,1 triliun yang disampaikan pemerintah sudah tidak relevan karena per Oktober tinggal sekitar Rp2 triliun dan terus berkurang.
Dana di Bank Tidak Bisa Diambil Pejabat
Menanggapi tudingan publik bahwa dana yang disimpan di bank menjadi ajang “bermain bunga” bagi oknum pejabat daerah, Prof. Djo menegaskan sistem keuangan daerah saat ini sudah sangat transparan dan diawasi ketat.
“Tidak benar kalau bunga deposito itu diambil pejabat. Semua diatur dan diawasi. Boleh memang menaruh dana di deposito jangka pendek, tapi bunganya masuk ke kas daerah, bukan ke pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, praktik penempatan dana di deposito biasanya dilakukan oleh daerah dengan kemampuan fiskal kuat seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Badung, Tanah Bumbu, atau Kutai Kartanegara, yang memiliki cadangan dana besar dan pembayaran kegiatan baru jatuh tempo beberapa bulan kemudian.
“Itu pun jangka pendek, dan sistem administrasinya sekarang sudah sangat ketat. KPK dan Kemendagri ikut mengawasi,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi dan Regulasi Diperlukan
Prof. Djo menilai, lambatnya serapan juga dipengaruhi oleh kerumitan prosedur birokrasi dan ketakutan pejabat terhadap risiko hukum.
“Kepala daerah ingin cepat, tapi birokrasi harus hati-hati. Takut nanti kalau ada kesalahan, dianggap melanggar hukum. Akhirnya, semua jadi lambat. Ini yang perlu diperbaiki — deregulasi dan penyederhanaan prosedur pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Ia menekankan pentingnya reformasi regulasi agar birokrasi daerah lebih efisien tanpa mengorbankan akuntabilitas.
“Perlu ada perbaikan serius di sistem administrasi dan birokrasi supaya tidak terus-menerus terjadi perlambatan setiap tahun,” tambahnya.
Dana yang lama mengendap di bank, kata Prof. Djo, berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan.
“Kalau uangnya tidak segera dibelanjakan, proyek jalan, jembatan, obat di puskesmas, program stunting — semua tertunda. Yang dirugikan rakyat, bukan pejabat,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, kebanyakan daerah sebenarnya akan mengebut realisasi di triwulan keempat. “Kalau Agustus masih terlihat tinggi dana mengendap, itu data lama. Coba lihat nanti Desember, pasti tinggal sedikit,” katanya optimistis.
Perlu Reformasi Sistem Keuangan Daerah
Menutup wawancara, Prof. Djo menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, agar persepsi “dana mengendap” tidak terus muncul setiap tahun.
“Sejak masa Presiden SBY dan Jokowi sudah dibahas perlunya reformasi sistem keuangan daerah.Sekarang saatnya dijalankan serius, dengan teknologi, transparansi, dan pembinaan yang konsisten dari Kemendagri,” pungkasnya. (gk)
