Pasaman, PilarbangsaNews
Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan taat hukum terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dan administrasi pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, Bupati Pasaman Welly Suhery memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat.
Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Pasaman Welly Suhery bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Hendi Arifin dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi di Kantor Kejati Sumbar, Padang, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi antarlembaga sekaligus membangun koordinasi lebih efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Welly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kajati Sumbar beserta jajaran atas dukungan terhadap upaya penguatan pengawasan dan pendampingan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, serta bertanggung jawab dalam menjalankan setiap kebijakan.
“Sinergi dan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejati Sumbar beserta jajaran,” ujar Welly.
Ia berharap komunikasi dan kerja sama telah terjalin dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.
Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan hukum berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan maupun administrasi pemerintahan diharapkan dapat dipahami dan ditangani sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman, penguatan koordinasi hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran program pembangunan. Setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang jelas, dilaksanakan secara cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pendampingan dan koordinasi hukum juga diharapkan membantu jajaran pemerintah daerah memahami aspek legal dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi, serta pengambilan keputusan, sehingga potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak dini sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Di sisi lain, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, sinergi antara Pemkab Pasaman dan jajaran kejaksaan diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang tertib, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kajati Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi menyambut baik kunjungan Bupati Pasaman bersama Kajari Pasaman. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan serta memperkuat komunikasi antara institusi kejaksaan dan pemerintah daerah.
Kunjungan itu turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Pemkab Pasaman. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Melalui pertemuan tersebut, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diharapkan semakin solid.
Tujuannya, mendukung penyelenggaraan pemerintahan taat hukum, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pasaman. (Zul)
