Oleh Dr. Anton Permana, SIP.,M.Hum (Tanhana Dharma Mangruva Institute)
Setidaknya ada tiga kelompok besar secara ideologis dan on mission sedang bertarung di Indonesia.
Pertama, kelompok Kiri yang berakar pada estafet gerakan komunis bercover sosialis kerakyatan.
Lalu kedua, kelompok Sekuler Liberalis, yang berinduk pada barat dan elit global, sebagai agen-agen proxy asing berkedok aktifis dan LSM.
Selanjutnya ketiga, kelompok konservatif kanan, yaitu gabungan kelompok nasionalis tengah kultural dengan kelompok Civil Society Islam moderat.
Sejak Indonesia merdeka, tiga kubu ini bertarung untuk saling berebut kendali dan pengaruh di tengah masyarakat. Ada yang sadar secara ideologis, namun juga ada yang tidak sadar hanya sebagai tim horee.
Tiga kelompok ini terpecah, akibat hasil konfigurasi serangan infiltrasi sistematis bernama social of engineering cognitive warfare dengan estafet gerakan sejak pra kemerdekaan.
Kelompok kiri yang berinduk pada Komunis China dan sedikit gerakan sosialis eropah, dengan jualan konsep pro kerakyatan, anti neo-kapitalisme, dan anti terhadap keberadaan agama khususnya Islam dalam pemerintahan, dengan jualan isu radikalisme, intoleransi dan politik identitas.
Lalu kelompok sekuler liberal, yang berinduk pada Amerika dan Mossad Israel. Jualannya adalah demokrasi, kebebasan pers, HAM, dan pro pasar dan Investasi luar negeri. Ciri khasnya juga adalah : anti terhadap militer, anti kemapanan absolut, anti terhadap nilai nasionalisme dan patriotisme dengan kedok pro kebebasan dan kemerdekaan berpikir masyarakat.
Dan selanjutnya kelompok konservatif kanan, dengan jargon ultra nasionalisme, pro patriotisme kebangsaan, anti terhadap asing dan aseng, serta selalu membawa-bawa nilai agama sebagai platform moral dalam bernegara sebagai tools instrumen politiknya.
Dan uniknya adalah, masing-masing kelompok ini juga punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap institusi TNI dan POLRI, ada yang mesra tapi juga ada yang kontra.
Kelompok kiri mesra dengan POLRI, tetapi kontra dan punya dendam masa lalu terhadap TNI.
Kelompok konservatif kanan mesra dengan TNI, tapi semasa rezim Jokowi jadi bulan-bulanan korban kriminalisasi Polri, ini adalah fakta apa adanya.
Sedangkan Kelompok Sekuler-Liberal, kontra terhadap TNI-POLRI sekaligus atas nama HAM dan anti ororitarianisme, namun mesra dengan para oligarkhi, koorporasi, dan jaringan elit global sebagai sponsor gerakan mereka.
Kita yakin Presiden Prabowo memahami polarisasi dan fragmentasi ini sudah terjadi di Indonesia. Dan tentu juga paham, kelompok mana yang benar peduli dan cinta Indonesia, serta mana yang hanya menjadi agen proxy untuk menguasai Indonesia.
Makanya, demo anti RUU TNI, desakan Reformasi Polri, serta serangan opini brutal dari para buzzer bayaran, LSM, dan pengamat partisan, terhadap degradasi semua program unggulan Prabowo, adalah bentuk nyata dari Cognitive Warfare.
Tujuan dari Cognitive Warfare ini yaitu bagaimana mendelegitimasi kewibawaan pemerintah serendah-rendahnya, agar terjadi kemarahan dan reaksi sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Dengan berbagai macam isu emosional dan provokatif. Termasuk insiden penyiraman air keras terhadap aktifis Andree Yunus, yang patut diduga adalah salah satu bahagian skenario untuk memperuncing rivalitas antara TNI Vs POLRI. Kalau dua institusi ini pecah dan runtuh secara moral, maka hal ini akan menjadi point penting untuk starting awal melumpuhkan pemerintahan hari ini.
Artinya, ancaman Indonesia bubar sebelum tahun 2030 jangan dianggap sepele. Karena beberapa negara lainnya seperti Nepal, Bangladesh, Venezuela, sudah hancur lebur dari hasil skenario ini.
Sekarang pilihannya ada pada masyarakat Indonesia. Ikut larut dalam arus perpecahan ini, atau bersama-sama melakukan penyadaran kolektif dan edukasi pada masyarakat, bahwa ancaman terbesar terhadap bubarnya negara Indonesia ini bukanlah lagi pada serangan rudal balistik, rudal hyoersonic maupun Bom-bom pesawat tempur. Tetapi yang paling berbahaya dan terbukti mematikan dalam sejarah politik Indonesia itu adalah serangan Cognitif Warfare ini, yang memecah belah rakyat, serta memutar balikkan fakta dan opini, agar pemerintah dianggap gagal dan harus segera dijatuhkan.
Tujuan akhirnya jelas, agar kemudian pemerintahan bisa digantikan dengan orang-orang yang selama ini sudah mereka tanam dan siapkan dalam pemerintahan, yang siap manut jadi jongos penjajahan berkedok nilai moral dan kebenaran. Wallahu’alamm
Salam Indonesia Jaya!
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis
