Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni hadir di workshop nasional di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Workshop tersebut melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dari wilayah Sumatera dan Jawa, dengan fokus memperkuat tata kelola nilai ekonomi karbon serta meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Bupati Hendrajoni menilai, kebijakan ekonomi karbon merupakan peluang strategis yang perlu dipelajari secara serius, terutama bagi Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kawasan hutan, ekosistem mangrove, serta wilayah pesisir dengan potensi lingkungan yang besar.
“Potensi sumber daya alam Pesisir Selatan sangat besar. Kita memiliki kawasan hutan yang luas, ekosistem mangrove, serta wilayah pesisir yang harus terus dijaga kelestariannya. Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, kita ingin mempelajari bagaimana potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, paradigma pembangunan daerah ke depan harus semakin memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kekayaan alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
“Kita tidak ingin kekayaan alam Pesisir Selatan hanya dilihat dari potensi pemanfaatan fisiknya. Hutan yang terjaga, mangrove yang lestari, dan lingkungan yang sehat juga memiliki nilai penting. Karena itu, peluang ekonomi karbon ini perlu kita pelajari agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Hendrajoni menjelaskan, pengembangan ekonomi karbon membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, mulai dari inventarisasi potensi, penyediaan data, penghitungan emisi, hingga pemenuhan berbagai persyaratan teknis sesuai regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mulai mempelajari kebijakan tersebut dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar Pesisir Selatan memiliki kesiapan dalam menangkap peluang pengembangan ekonomi hijau.
“Saya ingin perangkat daerah terkait mulai mempelajari secara serius kebijakan ini. Kita harus mengetahui potensi yang dimiliki, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai daerah memiliki potensi besar, tetapi tidak siap ketika peluang tersebut terbuka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendrajoni menekankan bahwa pemanfaatan nilai ekonomi karbon harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan wilayah pesisir.
“Prinsip kita jelas, lingkungan harus tetap terjaga dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Kalau pengelolaan karbon ini nantinya dapat dikembangkan sesuai aturan, tentu kita berharap bisa menjadi peluang baru dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan,” tegasnya.
Keikutsertaan Hendrajoni dalam workshop nasional tersebut sekaligus menjadi kesempatan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional pengendalian perubahan iklim dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai peluang yang ada melalui kajian teknis dan koordinasi lintas sektor, sehingga potensi sumber daya alam daerah dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Relis)
