Padang, PilarbangsaNews
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sumbar, Senin (8/6/2026). Mereka mendesak aparat mengungkap aktor intelektual dan pemodal di balik maraknya tambang ilegal yang diduga merusak lingkungan di berbagai daerah Sumbar.
Aksi berlangsung sejak sore hari dan berlanjut dengan dialog terbuka bersama Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin. Meski diguyur gerimis, mahasiswa tetap bertahan menyampaikan tuntutan mereka.
GMNI Soroti Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan terhadap kerusakan lingkungan yang diduga dipicu aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, publik berhak mengetahui pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal. Selain itu, masyarakat juga berhak mengetahui siapa pemodal yang diduga berada di balik praktik tersebut.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab,” kata Fikri.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang diduga menjadi penyandang dana aktivitas tambang ilegal.
“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Minta Penegakan Hukum Transparan
GMNI juga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka. Mahasiswa berharap perkembangan kasus dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkala.
Menurut Fikri, transparansi penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, GMNI menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung. Karena itu, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan berencana menggelar aksi lanjutan.
Wakapolda: Penertiban Tambang Ilegal Terus Berjalan
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.
Namun, menurutnya, proses penindakan menghadapi sejumlah kendala. Luasnya wilayah pengawasan dan mobilitas pelaku menjadi tantangan utama di lapangan.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” kata Solihin.
Ia juga mengajak mahasiswa melihat langsung proses penertiban di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya pemberantasan tambang ilegal.
Kapolda Tegaskan Tidak Ada Perlindungan
Terkait dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, Solihin menegaskan Kapolda Sumbar telah berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti terlibat.
Menurutnya, setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang objektif. “Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Minta Solusi bagi Masyarakat Terdampak
Selain mendorong penegakan hukum, GMNI juga meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
Mahasiswa menilai penutupan tambang ilegal perlu diikuti penciptaan lapangan kerja baru agar tidak memicu persoalan sosial.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” kata Fikri.
Dialog antara mahasiswa dan pihak kepolisian berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Seluruh aspirasi diterima Wakapolda Sumbar, sementara aksi berlangsung tertib, aman, dan kondusif. (Gilang)
