Jakarta, PilarbangsaNews
Senator RI Sumatera Barat, Irman Gusman, mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mendorong percepatan pencairan anggaran tambahan sekitar Rp6 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, percepatan pencairan anggaran tambahan merupakan kebutuhan yang mendesak karena menjadi harapan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
“Upaya percepatan pencairan anggaran ini patut diapresiasi. Masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan yang cepat agar proses pemulihan dapat segera berjalan dan aktivitas ekonomi maupun sosial kembali normal,” kata Irman dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7), meminta agar tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun bagi empat kementerian dapat segera disetujui.
Anggaran tersebut dinilai mendesak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah di Sumatera.
Tambahan anggaran itu dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sekitar Rp2,6 triliun guna memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak, Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang dan tambak ikan, Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun bagi perbaikan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang terdampak, serta Kementerian UMKM sekitar Rp600 miliar untuk membantu pemulihan pelaku usaha kecil.
Tito menegaskan keempat sektor tersebut merupakan prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran secepatnya.
Lebih lanjut, Irman Gusman menilai tambahan anggaran tersebut sangat fundamental dan menjadi instrumen penting karena menyasar sektor-sektor yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Kita berharap proses persetujuan dan pencairan anggaran ini dapat dilakukan secepat mungkin, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terpenting, seluruh anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak,” ujar anggota komite I DPD RI itu.
Irman menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait akan menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak.
Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan UMKM merupakan fondasi kehidupan masyarakat.
“Karena itu, dukungan anggaran untuk sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan besar terhadap percepatan pemulihan daerah,” pungkasnya. (Gilang)
