Jakarta, PilarbangsaNews
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkap alasan mendasar pembentukan Danantara sebagai instrumen transformasi besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Dony, selama bertahun-tahun BUMN di Indonesia berjalan secara terpisah tanpa adanya keterhubungan yang kuat antarkorporasi. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan negara tumbuh menjadi konglomerasi yang bergerak ke berbagai sektor tanpa koordinasi yang efektif.
“Sebelum ada Danantara, seluruh BUMN sebetulnya tidak memiliki interkorelasi satu sama lain. Tidak ada hubungan korporasi antara BRI, Mandiri, Pertamina, dan perusahaan negara lainnya. Masing-masing berjalan sendiri dan melapor kepada pemiliknya, yaitu Menteri Keuangan,” kata Dony di acara podcast @BukanKalengKalengID yang tayang pada (10/6/2026).
Ia menjelaskan, pola yang berjalan secara silo tersebut menimbulkan sejumlah persoalan serius. Salah satunya adalah munculnya ekspansi bisnis yang tidak selalu berkaitan dengan bisnis inti perusahaan.
Sebagai contoh, Pertamina yang memiliki bisnis utama di sektor minyak dan gas ternyata memiliki ratusan anak usaha yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari travel agent, hotel, rumah sakit hingga asuransi.
Hal serupa juga terjadi di sejumlah BUMN lain, termasuk Telkom yang memiliki berbagai anak perusahaan di luar bisnis telekomunikasi.
Menurut Dony, kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya mekanisme yang mampu menyatukan arah pengelolaan BUMN secara nasional.
Akibatnya, ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan, perusahaan lain tidak memiliki mekanisme untuk memberikan dukungan.
Dony mencontohkan kondisi Krakatau Steel saat pertama kali ia kunjungi setelah menjabat Wakil Menteri BUMN.
Saat itu, perusahaan baja nasional tersebut berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fasilitas produksi utama tidak beroperasi, jumlah karyawan menyusut drastis, dan utang perusahaan mencapai sekitar Rp28 triliun.
“Saya melihat langsung bagaimana perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan bangsa berada dalam kondisi yang sangat berat. Saat itu saya berpikir perusahaan ini harus diselamatkan,” ujarnya.
Namun sebelum hadirnya Danantara, upaya penyelamatan perusahaan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurut Dony, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena PMN bukan instrumen bisnis sehingga ruang gerak restrukturisasi menjadi sangat terbatas.
Dari pengalaman itulah lahir gagasan untuk membangun Danantara sebagai sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan kekuatan BUMN Indonesia.
Dony menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan instrumen transformasi untuk membangun sinergi, efisiensi, dan daya saing BUMN secara menyeluruh.
“Kalau kita ingin BUMN menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka pengelolaannya harus terintegrasi dan memiliki arah yang sama. Danantara dibentuk untuk tujuan itu,” tegasnya. (Gilang)
