Oleh : Ir. Indra Syarif (Wakil Sekjen KB FK-PPI)
Pada tanggal 17 Oktober 1952 KSAD Jenderal Nasution mengerahkan pasukan ke Istana yang dipimpin Letkol Kemal Idris. Aksi ini diikuti massa demo dengan jumlah lebih kurang 30.000 orang. Kemal Idris sang pemimpin demo menghadapkan moncong meriam ke Istana, menuntut pembubaran parlemen karena parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal TNI Angkatan Darat.
Peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi akibat pergulatan politik antara Kabinet (Angkatan Darat) dan Parlemen. Kabinet Wilopo yang dilantik 3 April 1952 dan sebagai Menteri Pertahanan terpilih kembali Sri Sultan.
Kabinet khususnya TNI masih menghadapi kondisi adanya pembangkang, pergolakan dan atau separatis daerah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan. Adanya kondisi daerah yang masih bergolak maka diberlakukan status Darurat Militer atau SOB.
Kondisi SOB ini tidak disenangi parlemen khususnya Panitia Pertahanan Parlemen Zainul Baharuddin. Dalam kondisi SOB kekuasaan TNI tentu sedikit lebih luas, sehingga SOB ini dikecam Zainul Baharuddin dengan sebutan SOB warisan Belanda. Bahkan Ketua Komisi Pertahanan menjuluki bahwa tentara tidak lagi bagian dari masyarakat bahkan dia mengejek tentara ibarat ikan yang hidup dalam air tapi sekarang hidup suka di darat. SOB dijuluki anarkis militer dan mengurangi kebebasan.
Sementara, dalam kehidupan kenegaraan sebenarnya muncul dua kelompok politisi yang menurut Feith:
1. Kelompok Administrator dengan pernyataan revolusi telah selesai karena sinonim dengan telah diperolehnya kemerdekaan. Kelompok ini berpandangan sudah tiba saatnya pelaksanaan Administrasi yang tepat, memecahkan masalah ekonomi dengan rencana-rencana yang rasional.
2. Kelompok Solidaritas atau kelompok penggalang menyatakan revolusi belum selesai. Kelompok ini berusaha memunculkan emosional dan nasionalisme dengan segala atributnya.
Presiden Soekarno cenderung pada kelompok 2 yang melakukan oposisi pada kabinet. Pada UUDS 1950 Presiden hanya sebagai kepala negara saja, tidak berperan menentukan kebijakan politik.
Sementara Wilopo sangat realistis dengan menerapkan efisiensi, bahkan Wilopo berani membatalkan kunjungan Soekarno ke Italia dan mengurangi anggaran Kantor Kepresidenan, serta membatasi Soekarno bicara di depan umum. Soekarno merasa tersinggung dengan segala pembatasan, sementara parlemen sangat nyaring suaranya. Padahal mereka yang ada di parlemen bukan orang yang dipilih, tapi yang diangkat, karena itu kurang legitimasi.
Sulit dipungkiri, akibat manufer politisi di parlemen kepada jajaran tentara, maka juga muncul juga dua kelompok di kalangan tentara :
1. Tentara yang menyatakan revolusi belum selesai. Kelompok ini didukung oleh para alumni PETA.
2. Tentara adminstrator efisiensi. Kelompok ini rasional dan kerja profesional, dominan didukung oleh alumni KNIL.
Kelompok tentara yang pertama tidak senang dengan kebijakan Reformasi TNI yang dilaksanakan Nasution. Mereka mencurigai Nasution masih memakai instruktur pendidikan militer dari Belanda yang dulu mereka perangi. Kondisi ini memicu munculnya kelompok perwira yang menentang Markas Besar dibawah Pimpinan Bambang Supeno, punya kerabat jauh dengan Soekarno yang diperkirakan mendapat dukungan dari Soekarno dengan cara menghasut para para komandan untuk tidak mendukung kebijakan Markas Besar yang memprioritaskan tentara pada keahlian formal dan bukan nilai-nilai spritual.
Kelompok Bambang Supeno mendapat dukungan Bambang Soegeng Panglima Divisi yang tidak aktif dan Kolonel Zulkifli Kepala Intel Angkatan Perang.
Nasution yang akan berangkat keluar negeri mendapat agitasi untuk mendepaknya dari TNI. Tindakan Bambang Supeno membuat perwira di Markas Besar AD mengadakan pertemuan khusus yang dipimpin oleh Gatot Subroto. Dalam pertemuan ini Simatupang Kepala Staf Angkatan Perang ikut mencela tindakan Supeno yang mengarahkan Presiden dan politisi untuk menentang Nasution.
Kemelut dalam tubuh TNI AD semakin berlarut dan meluas. Bambang Supeno menulis surat kepada Kabinet yang tindasan kepada Presiden dan Komisi Pertahanan Parlemen bahwa kelompok mereka tidak percaya lagi kepada Nasution. Menindaklanjuti surat Bambang Supeno, maka Sri Sultan, Simatupang dan Nasution menghadap Presiden.
Pertemuan bersama Presiden itu melahirkan kesimpulan bahwa : 1. Presiden terkesan mendukung kelompok Bambang Supeno, 2. Simatupang mengatakan sulit bagi Angkatan Perang melaksanakan tugas karena ada gangguan dari luar Angkatan Perang, 3. Nasution mengatakan dia bersedia mundur jika Panglima/Presiden tidak lagi percaya padanya, terhadap pernyataan Nasution ini Presiden Soekarno menolak, dan 4. Sri Sultan menyatakan bertanggung atas reformasi yang dilaksanakan Angkatan Perang.
Puncak polarisasi antara Parlemen dengan Kabinet khususnya Angkatan Darat adalah keluarnya mosi Manai Shopian pada tanggal 14 Oktober 1952 yang didukung NU dan PSII. Mosi ini memperluas Mosi Kasimo yang sudah bergulir sebelumnya bahwa perlu dibentuk Komisi yang kemungkinan untuk perbaikan di Kementrian Pertahanan, Angkatan Darat dan Angkatan Perang.
Wilopo meminta kepada pimpinan PNI untuk menarik Mosi Manai Shopian yang mendapat dukungan mayoritas dari pimpinan partai. Sikap Soekarno berseberangan dengan Wilopo. Pada tanggal 15 Oktober dimana Soekarno mengumpulkan pimpinan puncak PNI dan meminta Mosi Manai Sophian dipertahankan. Sekalipun Soekarno tidak punya kekuasaan, namun pengaruhnya sebagai proklamator sangat dihormati. Dengan dukungan PNI, Mosi Manai Shopian menang di parlemen. Akibatnya, terjadi polarisasi pemikiran antara Parlemen dan Angkatan Darat.
Kelompok Reformator Angkatan Darat disekitar Nasution, yaitu Soetoko dan S. Parman pada tanggal 17 Oktober 1952 mengerahkan massa menduduki sesaat kantor Parlemen dan kemudian mengerahkan massa ke Istana. Dalam memimpin demontrasi ini juga ikut serta Kol. drg. Mustopo, Mayor Kosasih, sementara Kemal Idris mengerahkan tank dan meriam yang moncongnya diarahkan ke istana.
Tuntutan demontrasi besar-besaran ini minta Parlemen dibubarkan dan Pemilu dipercepat. Pada pukul 9.30 WIB Presiden Soekarno berbicara kepada demontran bahwa berjanji akan melaksanakan Pemilu namun butuh persiapan. Terhadap pembubaran Parlemen Presiden tidak mau melaksanakan karena nanti dia bisa dicap sebagai seorang diktator.
Akibat peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, Nasution meletakkan jabatan atau mengundurkan diri sebagai KSAD. Setelah peristiwa 17 Oktober terjadi pengelompokan perwira di tubuh AD, yaitu mereka yang mendukung peristiwa 17 Oktober dan perwira yang menolak peristiwa 17 Oktober. Dari peristiwa tanggal 17 Oktober 1952 ini juga tergambar bahwa TNI yang berasal dari PETA dan TNI yang pernah di KNIL.
Nasution selanjutnya digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng, dan ketika Kolonel Bambang Sugeng mundur digantikan oleh Mayor Jenderal Bambang Utoyo.
Padang, Oktober 2026
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis
