Bogor, PilarbangsaNews
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta menggelar Kajian Senin Kamis (KSK) dengan tema “Analisis Tren Potensi Radikalisme di Ibu Kota DKI
Jakarta”.
Kegiatan ini menjadi forum diseminasi hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 sekaligus wadah penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Hasil survei menunjukkan bahwa Indeks Potensi Radikalisme DKI Jakarta tahun 2025 berada pada angka 12,8 atau menurun 2 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada seluruh dimensi, yaitu pemahaman, sikap, dan tindakan, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pencegahan radikalisme di wilayah DKI Jakarta. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 10,4.
Direktur Pencegahan BNPT RI, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, menegaskan bahwa tantangan pencegahan radikalisme saat ini semakin kompleks karena berkembang melalui ruang digital dan menyasar kelompok usia yang semakin muda.
“Survei IPR dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ruang digital menjadi arena strategis dalam membentuk cara pandang dan sikap masyarakat. Terbukti dengan munculnya ancaman kasus-kasus penyebaran paham radikalisme di ruang digital yang menargetkan anak-anak,” ujarnya.
Peneliti FKPT DKI Jakarta, Dr. Mulawarman Hannase, menjelaskan bahwa meskipun dimensi sikap masih relatif tinggi, hal tersebut tidak otomatis berujung pada tindakan kekerasan. Menurutnya, berbagai faktor protektif seperti penguatan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, kearifan lokal, serta efektivitas regulasi dan penegakan hukum telah berkontribusi menekan dimensi tindakan hingga berada pada angka yang sangat rendah.
“Banyak orang yang memiliki pemahaman yang cenderung radikal ekstrem, tetapi belum tentu melakukan aksi kekerasan. Pencegahan dini yang dilakukan negara berjalan cukup efektif sehingga dimensi tindakan dapat ditekan, namun tugas kita bersama adalah terus menurunkan dimensi sikap yang masih relatif tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Narasumber Nasional Survei IPR, Lilik Purwandi, menyampaikan bahwa karakteristik masyarakat urban dan tingginya aktivitas digital menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam membaca kondisi DKI Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa kelompok rentan terhadap paparan radikalisme saat ini tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi juga mencakup perempuan, generasi muda, dan masyarakat yang aktif mengakses serta menyebarkan konten keagamaan di internet.
“Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, kelompok yang rentan antara lain masyarakat urban, mereka yang aktif di internet dan media sosial terkait keagamaan, perempuan, serta generasi muda. Karena itu penguatan daya tangkal masyarakat menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Lilik menambahkan bahwa kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital, dan moderasi beragama merupakan faktor-faktor utama yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paparan paham radikal.
Melalui kegiatan ini, BNPT dan FKPT DKI Jakarta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan tangguh menghadapi ancaman radikalisme di era digital.
Hasil Survei IPR diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh ekstremisme di ruang siber. (gk)
