Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Mendukung pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Pemkab Pesisir Selatan mengadakan pertemuan dan diskusi membahas isu-isu strategis dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Dapil 8 (Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai), Rabu (29/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman Padang itu dalam rangka membangun kolaborasi untuk kemajuan di Kabupaten Pesisir Selatan.
TPPD Kabupaten Pesisir Selatan langsung dipimpin Ketuanya Saidal Masfiyuddin, SH dan diikuti anggota Epaldi Bahar dan Nasral Sementara dari Pemkab Pessel hadir Staf Ahli Bupati Pessel Gunawan, Kepala Bapperida Subchandri, Kepala Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup Roli Buchari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mar Alamsyah serta beberapa pejabat lainnya.
Kedatangan TPPD Kabupaten Pessel diterima Anggota DPRD Sumbar yaitu Doni Harsiva Yandra (Demokrat), Bakri Bakar (Nasdem), Muchlis Yusuf Abit (Gerindra) dan Sri Kumala Dewi (PDIP). Sementara Muhayatul (PAN), Zarfi Deson (Golkar) dan Mochlasin (PKS) tidak dapat hadir karena ada tugas kedewanan.
“Kami sangat senang dan memberikan apresiasi atas kedatangan TPPD dan Pemda Pessel. Semoga kedepan kolaborasi kita semakin solid dan produktif, sehingga pembangunan di Pessel semakin baik,” ucap Doni Harsiva Yandra yang memimpin pertemuan.
Ketua TPPD Kabupaten Pesisir Selatan Saidal Masfiyuddin mengungkapkan, dengan sinergi dengan Anggota DPRD Sumbar ini merupakan langkah penting dalam rangka membangun Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan.
Ia menuturkan, keterbatasan anggaran yang ada di Pemda Pesisir Selatan karena pemotongan anggaran transfer dari pusat, maka TPPD Kabupaten Pesisir Selatan ikut juga mencarikan solusi dan jalan keluar antara lain melalui Anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam rangka mendukung pembangunan Pesisir Selatan.
“Kita bersama Staf Ahli dan OPD terkait bersama DPRD Provinsi Sumbar membahas beberapa isu strategis di Kabupaten Pesisir Selatan. Program-program yang ada saat ini tidak hanya menyasar aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal,” kata Saidal Masfiyuddin kepada media, Kamis (30/4/2026).
Sementara itu Epaldi Bahar dan Nasral menambahkan, pertemuan TPPD Kabupaten Pesisir Selatan bersama DPRD Provinsi Sumbar, serta Pemda Pessel adalah bentuk harmonisasi dan sinkronisasi daerah dan provinsi, serta keselarasan untuk pembanguan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain itu, Epaldi Bahar menyampaikan bahwa kolaborasi merupakan kata kunci untuk mengoptimalkan pembangunan ditengah segala keterbatasan yang dihadapi oleh daerah.
Asisten Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Gunawan, S.Sos.,M.Si menyampaikan harapan, agar kedepan pertemuan semacam ini dapat dijadwalkan secara berkala, agar dapat mencari solusi masalah pembangunan yang dihadapi, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selanjutnya Kepala Bapperida Subchandri memaparkan, bahwa untuk mencapai sasaran makro pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5%, peningkatan IPM menjadi 75, kemiskinan dibawah 5% dan tingkat pengangguran terbuka dibawah 4%, maka Bupati dan Wakil Bupati Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim memiliki 5 Program Unggulan yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mangaji, Nagari Sehat dan Nagari Sejahtera. Maka, untuk mewujudkannya, tentu butuh dukungan dari DPRD Provinsi Sumbar.
Meresponnya, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem Bakri Bakar menyampaikan, ia siap mendukung secara penuh semua program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemda Pessel.
Selanjutnya Muchlis Yusuf Abit yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar mengungkapkan, bahwa tahun 2026 ini ada sejumlah program Pemerintah Provinsi yang akan dilaksanakan di Pesisir Selatan. Kedepan, dengan adanya kolaborasi seperti ini, tentu kita berharap pembangunan bisa dilakukan secara lebih merata.
Hal senada juga disampaikan oleh Sri Kumala Dewi (PDI Perjuangan), yang berharap terwujud harmonisasi pembangunan. Program pembangunan tidak bertumpuk pada wilayah tertentu saja. (ori)
