Padang, PilarbangsaNews
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni memaparkan kondisi Pesisir Selatan pascabencana hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Istana Gubernuran Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, total kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp1,43 triliun. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerusakan Rp773,7 miliar dan kerugian Rp563,7 miliar. Kerusakan infrastruktur meliputi 24.800 meter jalan serta 30 unit.
Pada sektor permukiman, kerusakan tercatat sebesar Rp29,2 miliar dengan kerugian sekitar Rp5 miliar. Bencana mengakibatkan 19 rumah hanyut, 127 rumah rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 142 rumah rusak ringan.
Sementara di sektor sosial dan fasilitas publik, tercatat 74 unit bangunan sekolah dan 25 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu, mengalami kerusakan. Di sektor ekonomi, banjir merendam 418,05 hektare lahan sawah dan 158,6 hektare kebun jagung. Ribuan hewan ternak juga dilaporkan hanyut akibat terjangan banjir.
“Total kebutuhan pemulihan Pesisir Selatan mencapai Rp1,7 triliun. Ini bukan angka kecil, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat krusial agar masyarakat kami tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian,” ujar Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.
Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan data kerusakan akibat bencana sekaligus mempercepat penyaluran bantuan pemerintah pusat ke wilayah terdampak. Dalam kesempatan itu, Hendrajoni memaparkan dampak banjir dan longsor yang melanda Pesisir Selatan pada akhir November 2025 lalu.
Usai rapat, Hendrajoni menyatakan kehadiran Mendagri dan Kepala BNPB menjadi sinyal positif bagi percepatan pemulihan Pesisir Selatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah membawa data kerusakan yang rinci dan tervalidasi.
Ia juga menyoroti pentingnya penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Saat ini, pemerintah daerah telah menyalurkan DTH sebesar Rp1,8 juta kepada 35 kepala keluarga yang rumahnya hanyut atau rusak berat. “Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan hunian tetap serta perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Kami tidak ingin ada wilayah yang terisolasi terlalu lama,” tegas Hendrajoni.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memastikan validitas data kerusakan dan korban secara by name by address agar bantuan pemerintah pusat dapat tepat sasaran. Ia juga menjanjikan penguatan koordinasi lintas kementerian guna memangkas birokrasi penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. (gk)
