Jakarta, PilarbangsaNews
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengikuti Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI sekaligus Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2026).
Rapat Paripurna Khusus tersebut diawali dengan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI. Pada kesempatan itu, pimpinan DPR RI juga menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.
Zigo Rolanda mengatakan rapat paripurna menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga legislatif sekaligus menyusun agenda kerja pada masa persidangan berikutnya.
“Rapat Paripurna Khusus ini menjadi momentum refleksi atas kinerja DPR RI selama satu tahun terakhir sekaligus memperkuat komitmen kami dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Zigo.
Selain agenda peringatan HUT DPR RI, rapat paripurna juga membahas laporan Komisi XI DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Laporan tersebut kemudian dibawa ke forum paripurna untuk mendapatkan persetujuan dan pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Menurut Zigo, proses pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap calon pimpinan Bank Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan lembaga otoritas moneter.
“Keputusan yang diambil DPR RI terkait pimpinan Bank Indonesia tentu diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter nasional,” katanya.
Selain itu, rapat juga mengagendakan penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam forum paripurna.
Zigo menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi secara optimal, termasuk melalui pembahasan berbagai rancangan undang-undang yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Melalui berbagai agenda yang dibahas dalam rapat paripurna ini, DPR RI berupaya memastikan setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tutupnya. (Gilang)
