Pekanbaru, PilarbangsaNews
Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus angka Rp1,1 triliun lebih, di tengah beban hutang warisan pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp467 miliar.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Dr. Tr. H. Zulhelmi Arifin, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa sejak dilantik, Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar harus menghadapi beban fiskal yang cukup berat.
“Pemerintahan Pak Agung dan Pak Markarius sejak awal memang diwarisi hutang sebesar Rp467 miliar. Alhamdulillah, hingga akhir tahun ini, insyaallah seluruh hutang, terutama yang bersifat kontraktual, dapat dilunasi,” ujar Zulhelmi usai memimpin Rapat di Kantor Bapenda Pekanbaru.
Pria yang akrab dipanggil Ami ini sangat mengapresiasikan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru yang dinilai berhasil mendongkrak penerimaan daerah secara signifikan. Hingga menjelang akhir tahun, realisasi PAD telah melampaui Rp1,1 triliun dan masih berpotensi bertambah.
“Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman di Bapenda. Dengan tren penerimaan saat ini, kami optimistis PAD Pekanbaru bisa melampaui target,” katanya.
Selain penguatan pendapatan, Ami menegaskan bahwa tahun 2025 juga menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kota Pekanbaru telah memperbaiki jalan berlubang di 33 ruas jalan, dengan total panjang sekitar 38 kilometer, melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Yang tak kalah penting, pemerintah memastikan tidak ada lagi permasalahan tunda bayar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seluruh kewajiban pembayaran, termasuk hutang tahun-tahun sebelumnya, dapat diselesaikan.
“Seluruh kegiatan pembangunan tahun ini dapat dibayarkan. Tidak ada tunda bayar. Bahkan TPP ASN selama 14 bulan bisa dibayarkan penuh,” tegas Ami.
Ia juga memastikan kecukupan anggaran hingga akhir tahun untuk membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program Universal Health Coverage (UHC).
“Kami ingin memastikan sampai akhir tahun, pemerintah punya cukup uang untuk membayar hutang, membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya. Itu komitmen kami,” ujarnya.
Dalam upaya optimalisasi PAD, Pemko Pekanbaru juga melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, Ami menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban masyarakat.
“Penyesuaian NJOP dilakukan agar lebih mendekati harga pasar. Tapi itu tidak otomatis menaikkan PBB. Akan ada stimulus dan diskon. Pesan Pak Wali Kota jelas, jangan menambah beban rakyat,” ucap Ami.
Ia mencontohkan adanya ketimpangan antara harga pasar dan NJOP di sejumlah wilayah, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Penyesuaian dilakukan secara selektif dan proporsional.
“Kami tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR tetap gratis. Prinsip keadilan tetap kami jaga,” tutup Ami.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Mirza)
