Padang, PilarbangsaNews
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menegaskan komitmennya memberantas aktivitas tambang emas ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Sumbar. Penindakan terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi salah satu prioritas utama sejak dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumbar.
“Tanggung jawab saya di awal menjabat Kapolda Sumbar, tidak ada jalan tengah dengan mafia dan aktivitas tambang ilegal di Sumbar,” ujar Djati kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, penanganan tambang ilegal dan kejahatan lingkungan telah masuk dalam Commander Wish yang menjadi pedoman seluruh jajaran Polda Sumbar. Ia mengaku telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar serta seluruh Polres untuk menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di wilayah masing-masing.
Djati bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap jajaran yang tidak menjalankan perintah tersebut.
“Kalau tidak dilakukan, saya akan evaluasi mulai dari Kapolsek, Kasat Reskrim dan Kapolresnya. Artinya mereka tidak bekerja dan tidak menindaklanjuti perintah saya,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah lokasi PETI dan penampung emas ilegal yang dilaporkan masyarakat telah ditertibkan. Namun, menurutnya, upaya penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan praktik tersebut secara menyeluruh.
Kapolda berharap pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, serta tokoh masyarakat dapat bersama-sama mendukung pemberantasan tambang ilegal. Sebab, aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana alam.
Kerusakan lingkungan sendiri menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai bencana seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan galodo yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung lingkungan.
Berkurangnya tutupan hutan di kawasan hulu, alih fungsi lahan, serta aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan kawasan dalam menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah, serta mengendalikan aliran air menuju daerah hilir.
Selain berdampak pada ekosistem, kerusakan lingkungan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Risiko bencana meningkat, lahan pertanian terancam, infrastruktur rusak, serta sumber air dan mata pencaharian warga dapat terganggu.
Karena itu, penegakan hukum terhadap tambang ilegal dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Langkah tersebut perlu didukung dengan perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sikap tegas Kapolda Sumbar sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas praktik tambang ilegal di berbagai daerah.
“Saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Gilang)
