Padang, PilarbangsaNews
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pendampingan yang dilakukan kepada daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Sehingga kedepan skor SPI dapat memperoleh kategori “terjaga” dengan skor 78-100.
Apresiasi itu disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Padang, Selasa (9/9/2025). Hadir dalam kegiatan ini Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar dan Admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
Menurut Mahyeldi, pencegahan korupsi hanya akan berhasil bila dilakukan bersama, dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak. Adanya SPI dan MCSP mendorong perbaikan pada delapan area strategis yaitu APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah dan tata kelola BUMD.
“SPI dan MCSP bukan hanya agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi. Harapannya hasil SPI dan MCSP dapat menjadi cerminan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Gubernur Mahlyedi.
Kata Gubernur Mahyeldi, langkah pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar yaitu membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN yang menyeluruh, penguatan SPIP dan pembentukan Satgas Saber Pungli.
Saat ini capaian skor SPI Sumbar 2024: 67,20 poin (di bawah rata-rata nasional: 71,53 poin) dan skor MCSP Sumbar 2024: 92 poin (di atas rata-rata nasional: 85 poin). Sedangkan Kota Padang Panjang MCSP 94 poin, konsisten terbaik nasional sejak 2018. Target Sumbar kedepan adalah skor SPI naik ke kategori “terjaga” (nilai 78–100) dan skor MCSP 2025 meningkat dibanding 2024.
Tantangan yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi saat ini adalah masih adanya anggapan bahwa gratifikasi adalah hal biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, dan perlindungan pelapor (whistleblower) masih lemah. (adpsb)
