Jakarta, PilarbangsaNews
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LKBN Antara, LPP TVRI, dan RRI, digelar pada Selasa (9/6/2026) di Ruang Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.
RDP dihadiri Pimpinan Komisi VII DPR RI untuk periode 2024-2029 adalah Saleh Partaonan Daulay sebagai Ketua, didampingi oleh tiga Wakil Ketua yaitu Evita Nursanty, Lamhot Sinaga (pimpinan rapat,-red), serta anggota Komisi VII. Pada pukul 13.15 WIB ditetapkan sudah memenuhi kuorum sesuai jumlah fraksi di Komisi VII.
LKBN Antara dihadiri Dirut Benny Siga Butar-Butar, 3 direksi; Virgandhi, Arie, dan Rahmat Hidayat. Juga hadir Dewan Pengawas Perum LKBN Antara; Adrian Tuswandi, Ramadhan Pohan dan Arie Kristian.
RDP mengagendakan Evaluasi dan Serapan Anggaran Semester I 2026 dan RKAP 2026.
Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menekankan Antara meski PSO atau KSO non-APBN tetap harus menyampaikan realisasi di forum RDP ini. “Karena ini bagian dari fungsi pengawasan sebagai hak konstitusional yang dipunyai DPR RI,” ujar Daulay.
Benny Siga Butar-Butar di RDP Komisi VII DPR RI mengatakan, PSO adalah ransum dan logistik bagi kerja LKBN Antara.
“Alhamdulillah awal Juni PSO dari Menkomdigi cair dan kinerja LKBN Antara semakin optimis menjadi aktor informasi negara meski masih ditekan oleh kondisi global dan nilai rupiah tertekan kuat oleh dolar AS,” ujar Benny Siga Butar-Butar.
Saat penyampaian target pendapatan komersial dari Rp353 miliar, sampai Juni, kata Direktur Komersial LKBN Antara Rachmad Hidayat, baru tercapai Rp133 miliar.
Mendengar capaian itu, pimpinan RDP sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga langsung mengapresiasi. “Bagus nih kerja komersialnya Antara,” ujar Lamhot. Kinerja sisi keuangan LKBN Antara sampai Semester I Rp9,7 miliar.
“Meski masih jauh dari target RKAP 2026, tapi jajaran LKBN Antara tetap optimis mencapai target RKAP 2026 tentang laba tercatat di Desember 2026,” ujar Benny.
Terkait soal Perpres PSO, Komisi VII menegaskan tidak bidang mereka untuk merekomendasikannya.
“PSO Antara itu di Komdigi, ruang mitranya di Komisi I DPR RI. Kalau saya ingin begitu awal tahun PSO Antara itu cair, supaya tidak minjam bank untuk operasional PSO, tapi Komisi VII tidak bermitra dengan Komdigi,” ujar Lamhot. (Gilang)
