Kabupaten Solok, PilarbangsaNews
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan sejumlah kementerian serta lembaga mendengarkan paparan dari Pemkab Solok tentang dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P), bertempat di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana banjir bandang.
Acara tersebut langsung dihadiri Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H dan jajaran Asisten, Staf Ahli, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Juga hadir Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, bersama Asisten Deputi Penanganan Bencana Merry Efriana beserta jajaran.
Selain itu tampak hadir Tim Pakar Sekretariat Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera yang mengikuti kegiatan secara virtual juga diikuti Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta camat se-Kabupaten Solok.
Pertemuan ini melibatkan perwakilan Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Perekonomian, Satgas PRRP Sumatera, BNPB, baik langsung maupun virtual.
Bupati Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang telah hadir untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok.
Ia menjelaskan, dokumen R3P telah disampaikan sebelumnya sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Ditambahkannya, langkah langkah tindak lanjut telah berjalan, termasuk upaya mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terdampak.
“Tahun lalu juga ada bencana, tahun kembali terjadi bencana September 2026, ini sangat memberikan tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah,” jelas Bupati.
Meski demikian, menurut Jon Firman Pandu Pemerintah Kabupaten Solok terus melakukan koordinasi dan berbagai upaya agar pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat pascabencana,” ujarnya.
Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, dalam arahannya lebih menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh dilakukan dengan pola kerja yang biasa. Seluruh pihak diminta berperan untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan program. Sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya.
“Ini diperlukan komitmen bersama serta langkah konkret dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar setiap program pemulihan dapat terlaksana secara terukur, terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Dari sisi pemulihan ekonomi menurut pandangan perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, kerja sama antar daerah menjadi salah satu langkah yang telah dijalankan untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh, khususnya bagi wilayah yang terdampak bencana banjir bandang.
Sedangkan dari perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan pemulihan juga diarahkan pada pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana,” sebutnya.
Ditambahkan oleh Perwakilan Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Andre, lebih menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah.
“Koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan bencana berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan mampu mempercepat pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah terbangun oleh Pemerintah Kabupaten,” tambah Andre.
Stad ahli BNPB, Enni Supartini, menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa diskresi atau kemudahan perizinan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya terkait izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan kawasan suaka. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan dampak bencana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor maupun pergerakan tanah.
Ia mengingatkan agar Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait segera melakukan pendeteksian terhadap sumbatan aliran sungai serta penanganan material dan endapan longsor. Hal tersebut penting untuk mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang saat hujan.
Selain itu, pemantauan terhadap titik-titik rawan longsor perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem deteksi dini bencana juga perlu diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan program R3P. (Syam)
