Oleh Khairul Jasmi
Padang kota yang “lupa” pada dirinya. Peradaban beton dimulai dari sini sejak 1910. Di sini kereta api sudah mengular sejak abad 19 ketika banyak daerah luar Jawa masih tidur. Punya universitas tertua di luar Jawa.
Hari ini ekonomi kota bergerak karena perdagangan, bukan disebabkan industri. Sejarah menggugat Padang. Juga anak mudanya.
Gugatan sejarah bunyinya begini: Padang mewarisi kota yang pernah jadi pelopor, mengapa sekarang puas jadi penonton? Pabrik yang ada tutup sudah. Sisa satu, Semen Padang. Perusahaan ini setiap bulan menerima proposal setinggi meja.
Saya di kota ini sejak 1984. Saya mencintai Padang. Sudah lama. Sekarang Agustus 2026, ulang tahun. Apa hadiah kota untuk warganya? Banjir?
Angkanya sudah lama bicara. Sejak 2009, banjir datang tiga sampai empat kali setahun. Kajian risiko bencana menyebut hampir seluruh wilayah kota terancam, sekitar 14.901 hektare. Tahun 2017 saja BPS mencatat 27 kali banjir. Juli 2023, air merendam 32 titik, seribuan rumah di Dadok Tunggul Hitam, tinggi genangan sampai 2-3 meter. November 2025, galodo, Batang Kuranji melebar dari 15 menjadi 150 meter. Dan awal pekan ini, 3-4 Agustus 2026, di tengah kemarau nasional pula, 15 titik terendam, air 1,5 meter. Kota yang dulu membangun pabrik dan membentang rel, kini tak sanggup mengurus air hujannya sendiri.
Berdagang memang menghidupkan kota, tapi berdagang saja tak pernah membuat sebuah kota melompat. Perdagangan seperti kapal-kapal kecil, bahkan perahu. Warga kota menunggu kapal besar, agar semua bisa naik. Kapal besar itu bernama industri, dan Padang sudah lama berhenti membuatnya. Sarjananya diekspor mentah-mentah ke Jakarta, Batam dan negeri jiran, persis seperti dulu batu bara Ombilin diekspor mentah lewat Emmahaven. Dulu mengirim bahan baku, kini mengirim otak. Dua-duanya tanpa nilai tambah untuk kampung sendiri, kecuali wesel.
Ekonomi Padang berputar sekitar Rp61 triliun setahun atau Rp5 triliun sebulan, kata BPS. Di dalam putaran itu ada satu mesin yang jarang dihitung: mahasiswa. BPS mencatat sekitar 175 ribu mahasiswa belajar di kota ini, terbanyak di Sumatera Barat. Ambil hitungan paling hemat saja, Rp1,5 juta seorang sebulan untuk kos, makan, pulsa, bensin, ongkos angkot dan fotokopi serta pacaran dan duduk di kafe buat tugas. Hasilnya sekitar Rp260 miliar sebulan, lebih dari Rp3 triliun setahun. Bandingkan: APBD Padang 2025 hanya Rp2,86 triliun. Belanja mahasiswa lebih besar daripada anggaran kota. Uang itu disetor tiap bulan oleh orang tua dari seluruh pelosok, tanpa rapat paripurna, tanpa pansus. Emak dan abak dengan tangan bergetar menghitung uang, bagi yang tak kaya. Enteng saja oleh yang kaya. Yang mana pun, uang itu untuk anak mereka, yang dengan serempak mereka menyumbang untuk kota ini. Mahasiswa itulah APBD kedua Padang. Kota ini belum pernah sungguh-sungguh berterima kasih pada mereka. Lupa. Tentu juga lupa merancang masa depan bersama mereka.
Padang, kota kita tempat saya puluhan tahun cari berita. Bukan sekadar mencari, mencatat dan menyimpan catatan serta klipingnya. Sebagian masih lekat di kepala, sisanya tersimpan dalam lemari. Kota ini tampak bergerak lamban, nyaris tambun. Barek. Apa yang mesti dilakukan pemerintah dan warganya agar kota ini bisa bagai rumah sendiri?
Jawabannya operasional saja. Pertama, urus air. Rumah yang tiap tahun terendam tak akan pernah terasa rumah. Normalisasi sungai-sungai kota, hijaukan kembali hulu Kuranji dan Air Dingin, bersihkan drainase sebelum musim hujan, bukan sesudah banjir. Kedua, satu meja. Wali kota memanggil para rektor, Semen Padang, Pelindo di Teluk Bayur dan para pengusaha, lalu merancang lima industri pengolahan dalam lima tahun. Tertulis, ada tenggat, diumumkan ke publik agar bisa ditagih. Ketiga, urus mahasiswa sebagai aset, bukan sekadar penghuni kos. Kartu mahasiswa kota: angkot dan Trans Padang murah, ruang belajar, magang di perusahaan daerah. Kota yang ramah pada 175 ribu anak muda akan terus dipilih oleh angkatan berikutnya. Keempat, panggil perantau dengan proyek jelas dan angka jujur. Semuanya bisa dimulai tahun ini juga, tak satu pun menunggu Jakarta.
Tuna. Ini misal dan kalau mau, kalau tidak tak apa-apa pula. Bagaimana kalau serius menggarapnya. Ini datanya. Di Bungus, masih dalam wilayah kota ini, berdiri Pelabuhan Perikanan Samudera, satu-satunya di Pulau Sumatera yang pernah mengekspor langsung tuna segar ke Jepang dan tuna loin beku ke Amerika. Lautnya WPP 572, Samudera Hindia, salah satu ladang tuna terbaik dunia. Tapi, unit pengolahan di sana cuma satu, kapasitasnya 20 ton sehari, dan tuna yang diolah pada 2024 hanya sekitar 500 ton setahun, nilainya Rp22 miliar. Padang duduk di depan tambang emas dengan satu sekop kecil. Padahal ikan itu bisa berlapis-lapis nilainya. Yang terbaik diterbangkan segar dari BIM ke Tokyo. Lapis kedua, loin beku ke Amerika dan Eropa. Lapis ketiga, kaleng. Lapis keempat, kepala dan tulangnya jadi tepung dan minyak ikan, tak ada yang terbuang. Cerminnya ada. General Santos di Filipina membangun seluruh kotanya dari satu ikan yang sama sampai berjuluk ibu kota tuna. Padang punya laut yang sama, pelabuhan samudera yang sudah berdiri, bandara internasional dan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta. Naikkan ke 200 ton sehari dalam sepuluh tahun. Semua bahan sudah di atas meja, tinggal dimasak.
Bahwa pembelinya ada, itu bukan teori. Buktinya tersimpan di kliping saya sendiri. November 2017, sembilan tahun lalu, saya ikut rombongan Gubernur Irwan Prayitno ke Los Angeles. Di kantor H&N Group, presidennya, Hua Ngo, berkata ia biasa membeli udang dalam jumlah besar dari Medan dan Lampung. Ia ingin menanam modal di Sumbar untuk patin, sebanyak lahan yang bisa disediakan, seperti yang sudah ia kerjakan di Vietnam. Sesudah itu kami bertemu Red Chamber Co, perusahaan perikanan, yang menyatakan siap menerima ekspor nila dari Sumbar. Laporan itu terbit di Singgalang, judulnya “Los Angeles Minta Udang, Patin dan Nila”. Bacalah pelan-pelan: pembeli sudah datang mengetuk pintu sembilan tahun lalu. Udangnya mereka beli ke Medan dan Lampung, bukan ke sini. Sampai hari ini masih begitu. Yang kurang bukan pasar, bukan laut, bukan lahan. Yang kurang hanya kesungguhan menggarap.
Ulang tahun ke-357 ini sebaiknya jadi garis batas. Sebelum ini, Padang boleh jadi kota yang merayakan masa lalunya. Sesudah ini, ia harus mengingat kembali siapa dirinya: pelopor, pencipta, bukan sekadar pedagang di tepi laut yang kebanjiran.
Sebab kota yang lupa pada dirinya akan dilupakan zaman. Padang terlalu tua dan terlalu terhormat untuk nasib semacam itu.
Padang, 7 Agustus 2026
*) Isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis
