Jakarta, PilarbangsaNews
Ketua Dewan Pengawas DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS), Dr. H. Alirman Sori, S.H., M.Hum., M.M., menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh langkah yang dilakukan oleh Novermal, Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaporkan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) atas dugaan praktik persaingan usaha tidak
sehat dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI).
Menurut Alirman Sori, langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan petani sawit swadaya yang selama bertahun-tahun mengeluhkan rendahnya harga pembelian TBS dan tingginya potongan timbangan.
Pengaduan tersebut patut diapresiasi karena ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah dan lembaga negara yang berwenang.
“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPPU. Biarlah seluruh dugaan tersebut diuji secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Namun, apabila nantinya terbukti terdapat praktik monopoli, kartel, atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan petani, maka sudah sepatutnya diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Alirman Sori.
Alirman Sori juga menegaskan bahwa persoalan tata niaga sawit di Kabupaten Pesisir Selatan bukan semata-mata menyangkut harga komoditas, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi, kesejahteraan petani, dan keberlangsungan perekonomian daerah.
Oleh karena itu, diperlukan transparansi dalam penetapan harga, rendemen, maupun mekanisme sortasi agar tercipta kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh pekebun sawit swadaya.
Sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat Pesisir Selatan di berbagai daerah, DPP PKPS menyatakan komitmennya untuk mendukung setiap upaya yang bertujuan memperjuangkan hak-hak petani, mendorong tata niaga sawit yang transparan dan berkeadilan, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang konstruktif demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Pesisir Selatan.
“Sudah saatnya petani sawit Pesisir Selatan memperoleh perlakuan yang adil. Transparansi harga, keterbukaan rendemen, dan standar potongan timbangan yangobjektif merupakan hak petani yang harus dijamin. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang profesional, independen, dan berkeadilan demi terwujudnya iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan petani sawit Pesisir Selatan,” tegas Alirman Sori. (gk)
