Padang, PilarbangsaNews
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mengungkap sejumlah fakta mengejutkan terkait dugaan deforestasi dan kerusakan hutan di Sumbar. Temuan itu dipublikasikan melalui akun media sosial resmi WALHI Sumbar dan langsung menyita perhatian publik.
Dalam unggahannya, WALHI Sumbar menyoroti kerusakan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah Sumatera Barat. Mereka juga mengkritik sikap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum yang dinilai belum serius menangani persoalan tersebut.
“Fakta-Fakta Deforestasi Hutan di Sumatera Barat. Dari diamnya gubernur dan nihilnya penegakan hukum oleh kepolisian,” tulis WALHI Sumbar dalam unggahan tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi WALHI Sumbar, sebagian besar hulu DAS di Sumbar mengalami kerusakan akibat aktivitas pembalakan hutan. Salah satu lokasi yang disorot yakni kawasan Hulu DAS Aia Dingin di Lubuk Minturun, Kota Padang.
Menurut WALHI, kawasan itu sebelumnya menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana ekologis di Sumatera Barat. Mereka menyebut lokasi tersebut bahkan sempat disegel oleh Satgas PKH karena berada di kawasan hutan lindung.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI.
Selain di Kota Padang, WALHI juga mengungkap dugaan pembalakan hutan di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto yang dipotret pada 28 Desember 2025 itu memperlihatkan kerusakan hutan yang disebut sangat masif.
WALHI menilai kondisi tersebut berpotensi memicu bencana ekologis yang lebih besar karena kawasan itu merupakan hulu Daerah Aliran Sungai Indragiri yang alirannya mengarah hingga ke Provinsi Riau.
Tak hanya itu, WALHI juga menyoroti kondisi Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Kawasan penyangga yang sebelumnya merupakan hutan lindung disebut telah berubah menjadi area perladangan.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI dalam keterangannya.
Dalam unggahan lainnya, WALHI menyinggung keberadaan penanda lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera melakukan verifikasi terhadap lokasi tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Sumbar menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari gagalnya pemerintah dan aparat penegak hukum melindungi kawasan hutan dan ruang ekologis di Sumatera Barat.
Di akhir unggahannya, WALHI bahkan menyampaikan seruan bernada keras dengan tulisan “WANTED”.
“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulis WALHI Sumbar. (Gilang)
