Padang, PilarbangsaNews
Universitas Dharma Andalas (Unidha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Pada 2026, Unidha berhasil masuk dalam lima besar nominasi perguruan tinggi dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik
Diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Pencapaian ini menjadi pengakuan atas upaya universitas dalam memperkuat pengelolaan informasi publik sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian, Unidha mengikuti Presentasi Badan Publik pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman No. 1, Padang.
Tahap presentasi tersebut dilaksanakan setelah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan verifikasi kuesioner pada tahap II Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.
Dalam kegiatan itu, Unidha diwakili Rektor Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S., Wakil Rektor I Dr. Tesi Maidaliza, M.Si., M.Sc., Wakil Rektor II Prof. Dr. Emrizal, S.E., M.M., CRP, Ketua PPID Pelaksana Irsyad Shabri, S.Hum., M.Hum., C.TM, serta kepala biro dan Sekretaris Rektor.
Kehadiran jajaran pimpinan dan pengelola informasi tersebut mencerminkan dukungan institusi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta penguatan tata kelola informasi di lingkungan perguruan tinggi.
Rektor Unidha, Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak telah berkontribusi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan universitas.
“Masuknya Unidha dalam lima besar nominasi perguruan tinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, bagi kami, keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang penghargaan atau peringkat, melainkan bagian dari komitmen universitas untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Rektor.
Masuknya Unidha dalam lima besar nominasi menjadi momentum untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
Keterbukaan informasi bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
Informasi dikelola secara baik dan disampaikan secara akurat akan mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui capaian ini, diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memperkuat budaya transparansi di seluruh lingkungan kampus.
Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat menjadi bagian nyata dari komitmen universitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Zul)
