Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Selasa (8/9/2026) melaksanakan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd Radyan, S.H.,M.H, Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), serta pejabat dan staf Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd. Radyan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan PPS merupakan bagian dari upaya pengamanan terhadap proyek strategis.
Disampaikan Kejari, tujuan dari keberadaan tim PPS, melaksanakan pengamanan terhadap proyek strategis, agar seluruh rangkaian kegiatan perlu dilaksanakan secara jelas sejak tahap awal pengamanan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.
Dan, Tim PPS Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan nantinya akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek serta memberikan pengamanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, Ketua Tim PPS, Andre Pratama Aldrin, S.H menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai potensi AGHT yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu, kualitas dan mutu pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak, kelancaran proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, aspek sosial dan lingkungan, penggunaan anggaran, serta potensi terjadinya penyimpangan dan praktik KKN.
Melalui Pakta Integritas, Andre seluruh pihak berkomitmen bersama untuk menjaga profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan pembangunan demi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
Terakhir, melalui kegiatan pengamanan pembangunan strategis diharapkan dapat mendukung seluruh pihak dalam melaksanakan pekerjaan secara profesional, transparan dan berintegritas.
“Setiap potensi AGHT dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini serta pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tutupnya.
Pada kegiatan tersebut turut dilaksanakan pemaparan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi oleh BPJS Ketenagakerjaan. (ori)
