Jakarta, PilarbangsaNews
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan siap untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI di tengah berkembangnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rahmat mengaku telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi lain untuk membahas kemungkinan penggunaan hak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat saat menjadi narasumber dalam diskusi publik GEMA Keadilan bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rahmat yang juga Ketua Umum GEMA Keadilan itu menilai polemik persyaratan pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan prinsip meritokrasi, keadilan hukum, dan kepercayaan generasi muda.
Menurutnya, munculnya persepsi mengenai perlakuan istimewa terhadap anak penguasa dapat memengaruhi optimisme anak muda dalam menempuh pendidikan dan meraih prestasi.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir,” ujar Rahmat.
Rahmat mengingatkan agar polemik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas dan adil.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pesimisme di kalangan generasi muda terhadap dunia pendidikan dan kesempatan berkompetisi secara sehat.
Terkait langkah politik di DPR, Rahmat mengatakan penggunaan HMP membutuhkan dukungan kolektif anggota parlemen. Karena itu, ia mulai membangun komunikasi dengan sejumlah legislator lintas fraksi untuk menyamakan pandangan.
“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” ujarnya.
Rahmat menyebut pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal. Penentuan momentum dan kesiapan dukungan anggota DPR menjadi pertimbangan sebelum usulan dibawa melalui mekanisme resmi.
Wacana tersebut berkembang di tengah perhatian publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah. Putusan ini menambah perkembangan hukum dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Sementara itu, Rahmat juga menilai pengunduran diri secara sukarela oleh Gibran dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan. Namun, jika opsi tersebut tidak ditempuh, ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional melalui HMP.
Rahmat menilai pembentukan hak angket tidak lagi menjadi pilihan yang diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan. Meski demikian, penggunaan HMP tetap harus mengikuti persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku. (Gilang)
