Painan, PilarbangsaNews
Bawaslu RI resmi melantik 3 orang staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan fungsional dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Bawaslu Formasi Tahun Anggaran 2024 secara hybrid, pada Selasa (19/5/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dan diikuti jajaran Bawaslu dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Ferdinand meminta seluruh PNS yang dilantik untuk menjaga integritas serta memegang teguh kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.
Ia menegaskan, status PNS tidak hanya melekat pada aspek administratif semata, tetapi juga membawa tanggung jawab moral untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan etika kerja di lingkungan Bawaslu.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, yang mengikuti kegiatan di kantor Bawaslu setempat menyampaikan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik.
“Semoga pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus peningkatan profesionalitas SDM di lingkungan sekretariat. Utamanya dalam mendukung pengawasan pemilu yang semakin dinamis dan kompleks,” ujar Niko.
Ia menegaskan, penguatan SDM menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Menurutnya, tantangan pengawasan kepemiluan yang terus berkembang menuntut kesiapan kelembagaan, termasuk dukungan aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai bidang tugas masing-masing.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, menyebutkan 3 orang staf yang dilantik masing-masing yakni Hafidz Maulana sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Abdul Muarif Berutu sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, serta Laras Sandi Rifa sebagai Analis Hukum Ahli Pertama.
“Pelantikan ini diharapkan makin memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya dalam mendukung fungsi administrasi, pengawasan, dan penegakan hukum kepemiluan menuju tata kelola pengawasan yang efektif dan profesional,” tutup Rinaldi. (Aldi)
