Solok, PilarbangsaNews
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok akan menggelar seminar bertema “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Sumatera Barat” pada Selasa (27/5/2025) di Arosuka, Solok.
Panitia menyebut Bupati Solok dijadwalkan membuka kegiatan ini yang juga dihadiri unsur Muspida serta 40 pengurus dan anggota LKAAM.
Ketua LKAAM Solok, Dr. H. Gusmal, SE, MM, menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan membahas tantangan dalam menyatukan hukum adat dan hukum positif. Gusmal menilai perbedaan nilai antara keduanya sering memicu kebingungan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.
“Hukum positif bersifat formal dan universal. Sementara hukum adat lebih fleksibel dan berbasis nilai lokal. Keduanya harus saling melengkapi,” ujar Gusmal, mantan Bupati Solok dua periode.
Menurutnya, pemahaman aparat terhadap hukum adat masih rendah. Ia berharap seminar ini menjadi ruang edukasi serta langkah awal menuju sinergi hukum yang berpihak pada keadilan masyarakat.
Seminar ini menghadirkan narasumber penting, seperti Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol. Dr. Ricky Yanuarfi, SH, M.Si, AKBP Andi Sentosa dari Bidkum Polda Sumbar, Kompol Alvira dari Bidpropam, serta Buya Drs. H. Mas’oed Abidin dari Gebu Minang Sumbar.
Ketua Pelaksana, Drs. Reflidon Dt. Kayo, menegaskan bahwa seminar ini menjadi langkah awal dari program kerja LKAAM Solok. Ia menyebut LKAAM Solok menjadi yang pertama menindaklanjuti MoU antara Polda Sumbar dan LKAAM Provinsi.
“Kolaborasi antara tokoh adat, akademisi, dan aparat hukum menjadi kunci. Kami perlu gencar menyosialisasikan pentingnya hukum adat agar masyarakat paham dan menghargainya,” ujar Reflidon.
LKAAM Solok optimis bahwa seminar ini mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Minangkabau. (Gilang)
