Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas yang tidak boleh dikompromikan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, kompleksitas pelaksanaan haji dari tahun ke tahun menuntut lahirnya perspektif fikih yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam.
“Keselamatan jemaah tidak boleh dikalahkan oleh persoalan teknis. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan tetap sah menurut syariat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia,” kata Lisda Hendrajoni seperti dikutip keterangannya, Senin (6/7/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola dan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dan, dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dijawab melalui kajian fikih kontemporer yang mampu menghadirkan solusi tanpa mengurangi substansi ajaran Islam.
Disisi lain, ia mendorong adanya standardisasi materi bimbingan haji di seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Keseragaman materi dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah, pembimbing, dan jemaah dalam menjalankan setiap tahapan ibadah,” tegasnya.
Melalui pembahasan bersama berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, Lisda berharap RDPU tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia kedepan.
“Kami berharap hasil RDPU ini melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bersama sehingga penyelenggaraan haji Indonesia semakin aman, nyaman, profesional, dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam,” ucap Lisda. (ori).
