Jakarta, PilarbangsaNews
Langkah besar kembali diambil pemerintah dalam memperkuat ekosistem perdagangan nasional. Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) bersama Danantara Indonesia menggelar rapat strategis membentuk BUMN ekspor nasional yang lebih profesional dan terintegrasi.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria menyampaikan pembahasan menyangkut penguatan struktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai ujung tombak ekspor nasional.
“Pemerintah terus memperkuat pembentukan ekosistem BUMN ekspor nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, memperkuat tata kelola ekspor, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya nasional di pasar global,” tulis akun resmi BP BUMN pada Senin 25 Mei 2026.
Dony Oskaria bersama tim membahas sejumlah agenda krusial dan bahas beberapa poin yakni;
1. Persetujuan pengalihan saham kepada BPI Danantara dan BP BUMN.
2. Penegasan struktur dan status perseroan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
3. Penguatan aspek legalitas dan tata kelola perusahaan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Luke Thomas Mahony, Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan, serta Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan Rini Widyastuti.
Pembentukan BUMN ekspor ini dirancang untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam rantai perdagangan global. Targetnya jelas, memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.
”Melalui langkah ini, BP BUMN bersama Danantara mendorong hadirnya perusahaan BUMN ekspor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tulis akun resmi BP BUMN dalam unggahannya.
Langkah ini dinilai strategis mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor sumber daya alam yang selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional. (Gilang)
