Padang, PilarbangsaNews
Bawaslu Sumbar memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh jajaran pengawas pemilu. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan sekaligus memastikan dokumen pengawasan pemilu tersimpan dengan baik dan mudah ditelusuri.
Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Sebab, hampir seluruh aktivitas Bawaslu berkaitan dengan dokumen, mulai dari tahapan pemilu, penanganan pelanggaran hingga proses rekrutmen.
Menurutnya, pengelolaan arsip tidak sekadar menyimpan dokumen, tetapi juga mencakup perencanaan, penataan, pemeliharaan hingga memastikan keberlanjutan penyimpanannya.
“Bagaimana kita memanajemen arsip dengan sebaik-baiknya, mulai dari merencanakan, mengelola dan memelihara keberlanjutan arsip. Perjalanan organisasi kita cukup panjang sehingga arsip harus dikelola dengan baik,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Alni didampingi Anggota Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral.
Alni menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan tata kelola kearsipan. Pertama, menjadikan pengelolaan arsip sebagai budaya kerja. Kedua, membangun standardisasi sistem pengelolaan arsip. Ketiga, mendorong digitalisasi agar dokumen lebih mudah diakses dan ditelusuri saat dibutuhkan.
Ia juga menilai keberadaan pedoman teknis sangat penting sebagai acuan bersama seluruh jajaran Bawaslu. Dengan demikian, dokumen pengawasan pemilu dapat terpelihara dan dipertanggungjawabkan, termasuk ketika diperlukan untuk penelusuran maupun pemeriksaan kembali.
Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD) Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, mengatakan persoalan kearsipan bukan hal baru bagi jajaran Bawaslu. Berbagai kegiatan bimbingan teknis telah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun, menurutnya, penguatan kearsipan tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan pemahaman teori. Diperlukan komitmen serta langkah konkret agar sistem pengelolaan arsip benar-benar berjalan di setiap unit kerja.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membentuk tim pengelola arsip pada masing-masing unit kerja, sekaligus mengidentifikasi keberadaan arsip aktif, arsip inaktif dan dokumen teknis lainnya.
Bawaslu Sumbar, kata Febrian Bartez, juga telah menghimpun sejumlah arsip yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam proses pemusnahan. Meski demikian, proses tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pengelolaan arsip. Menurutnya, aspek kearsipan perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kelembagaan.
“Walaupun dari sisi penganggaran kearsipan belum menjadi prioritas, itu tidak boleh menjadi alasan. Ke depan, pengelolaan kearsipan harus mendapat perhatian karena jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak terhadap kelembagaan,” ujarnya.
Dari Bawaslu RI, Arya Rahmadana memaparkan lima pilar yang menjadi landasan pengelolaan kearsipan. Kelima pilar tersebut meliputi pengelolaan arsip dinamis, klasifikasi arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), tata naskah dinas, serta Jadwal Retensi Arsip (JRA).
Ia menjelaskan, siklus pengelolaan arsip terdiri atas empat tahapan, yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar pengelolaan arsip berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Daerah LKD Sumbar, Indra Sukma, menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Menurutnya, setiap unit kerja perlu memiliki sistem penataan dan penyimpanan dokumen yang tertib agar arsip mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan.
Ia juga menyarankan penggunaan map, termasuk map gantung, sebagai salah satu metode penyimpanan untuk menjaga kondisi dokumen sekaligus mempermudah proses pencarian arsip.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar mendorong penguatan koordinasi dan standardisasi pengelolaan arsip di seluruh jajaran kabupaten/kota. Pengelolaan yang tertib diharapkan tidak hanya menjaga dokumentasi perjalanan organisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. (Gilang)
