Lubuk Sikaping PilarbangsaNews
Kondisi sebuah kendaraan pikap merek Isuzu diduga merupakan aset milik pemerintah daerah menjadi perhatian Publik.
Kendaraan berwarna kuning dengan nomor polisi BA 8607 D tersebut terlihat terparkir di pinggir jalan Tikalak Nagari Tanjung Beringin Lubuk Sikaping dalam kondisi memprihatinkan.
Bodi kendaraan tampak dipenuhi karat, cat mengelupas, sementara bagian sekelilingnya ditumbuhi rumput liar
Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan serius dari kalangan masyarakat, mengenai keseriusan pengelolaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
Pasalnya, kendaraan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan pemerintahan justru terlihat tidak terurus dan terkesan dibiarkan begitu saja.
Jika kendaraan tersebut benar merupakan Barang Milik Daerah (BMD), kondisinya patut menjadi perhatian instansi terkait Sebab, setiap aset yang dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kekayaan daerah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Aset pemerintah bukan sekadar barang inventaris yang tercatat dalam administrasi. Di balik pengadaannya terdapat uang rakyat yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisi kendaraan yang terlihat terbengkalai tersebut juga menimbulkan pertanyaan, apakah mobil itu sudah tidak layak operasional, mengalami kerusakan berat, atau memang tidak lagi masuk dalam daftar kendaraan yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu?
Apabila sudah tidak layak digunakan, pemerintah daerah semestinya melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi kendaraan. Jika masih memungkinkan untuk diperbaiki, kendaraan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan kembali. Namun, apabila sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan, proses penghapusan atau pemindahtanganan aset harus dilakukan melalui mekanisme resmi.
Jangan sampai aset daerah dibiarkan mengalami kerusakan secara perlahan hingga akhirnya tidak memiliki nilai manfaat maupun nilai ekonomis. Pembiaran seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kekayaan daerah apabila tidak ditangani dengan baik.
Di sisi lain, keberadaan kendaraan tersebut juga perlu mendapat penjelasan terbuka dari instansi yang berwenang. Masyarakat berhak mengetahui status kendaraan, tahun pengadaan, OPD pengguna, kondisi pencatatan inventaris, serta alasan kendaraan tersebut berada dalam kondisi tidak terawat.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset diharapkan dapat melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan tersebut. Begitu juga OPD yang tercatat sebagai pengguna barang perlu memberikan klarifikasi mengenai keberadaan dan status pemanfaatannya.
Transparansi pengelolaan aset merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai pemerintah begitu mudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang, tetapi lemah dalam pengawasan dan pemeliharaan setelah barang tersebut dimiliki.
Kini publik menunggu penjelasan pemerintah daerah. Apakah kendaraan tersebut masih tercatat sebagai aset aktif, sudah diusulkan untuk dihapuskan, atau justru tidak diketahui lagi keberadaannya dalam pengawasan administrasi aset?
Persoalan ini bukan semata-mata tentang satu unit mobil tua yang berkarat di pinggir jalan. Lebih dari itu, ini menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah yang bersumber dari uang rakyat.
Disayangkan aset daerah harus dijaga, dan di rawat bukan dibiarkan rusak tanpa kejelasan. (Zul)
