Palembang, PilarbangsaNews
Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan transformasi digital. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang berlangsung di Palembang, 17–19 November 2026.
Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah ini mengangkat tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran KI Sumbar menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Komisi Informasi dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Agenda ini merupakan moment yang sangat penting bagi komisi informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan bulir pikiran , gagasan, ide dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045” Ucap Fadil.
Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi juga seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai keynote speech dalam pembukaan rakornas , Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memaparkan “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi”, dengan menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi.
Menurutnya, informasi pemerintah harus didukung data yang akurat serta strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,”
Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca turut berharap Rakornas menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan internal Komisi Informasi, pemerintah, maupun masyarakat.
“Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya. (Gilang)
