Padang, PilarbangsaNews
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumbar menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Sumbar terutama dalam membantu penyelesaian pengaduan masyarakat masalah adat, tanah ulayat dan penegakan hak asasi manusia.
Dukungan LKAAM Provinsi Sumbar ini disampaikan Wakil Ketua Umum 1 LKAAM Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah ketika menerima Kepala Sekretariat Jenderal Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat di Gedung LKAAM Sumbar, Jalan KH Ahmad Dahlan, Padang, Selasa (10/11/2026).
Dalam penyelesaian kasus HAM yang menyangkut masalah adat, harta pusaka dan tanah ulayat, sudah tepat jika Sekretariat Komnas HAM menggandeng LKAAM Sumbar dalam memberi masukan dan pendapat tentang masalah penegakan HAM yang berkaitan sengketa adat dan masalah harta pusaka ditengah masyarakat.
“Dalam jajaran Pengurus LKAAM Sumbar banyak penghulu, ninik mamak, pakar adat, ulama dan pakar pemerintahan yang bisa memberikan pendapat dan masukan kepada Sekretariat Komnas HAM. Kami akan menyediakan waktu bersinergi dengan Komnas HAM Sumbar dalam membantu masyarakat,” kata Drs. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah, yang sehari-hari juga Ketum Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumbar.
Suasana pertemuan Pengurus LKAAM Sumbar dan Sekjen Komnas HAM Sumatera Barat
Oleh karena itu, LKAAM Provinsi Sumbar tidak hanya bersedia memberikan masukan dan pendapat kepada Komnas HAM Sumbar, tetapi juga bersedia menugaskan pengurus untuk mendampingi kunjungan lapangan Tim Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus atau menyikapi pengaduan masyarakat.
“Dalam menyikapi pengaduan HAM yang berkaitan dengan adat, kami menyediakan waktu bersama pengurus untuk turun ke lapangan dalam rangka mengumpulkan fakta, melakukan mediasi atapun meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait,” kata Syafrizal Ucok Dt. Nan Batuah menambahkan.
Kedatangan Kepala Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Sultanul Aripin, S.Sos.,MH ke LKAAM Provinsi Sumbar diterima Waketum Drs. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah didampingi Ketua Harian Dr. Amril Amir, M.Pd Dt. Lelo Basa, jajaran Sekretaris Musmaizer Dt. Gamuak, Arfa Kasni Dt. Tumangguang, Pengurus Bidang Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah, Zulkarnain Dt. Muncak Rajo, Zulnadi Sutan Maruhum dan Sidi Gusfen Khairul.
Menurut Kepala Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Sultanul Aripin, S.Sos.,MH., saat ini ada dua pengaduan masyarakat yang dikonsultasikan kepada LKAAM Sumbar, yaitu kasus penganiayaan yang kemudian berujung kepada ancaman pengucilan yang terjadi di Kampuang Tangah, Nagari Taruang Taruang, Kec. Rao, Kabupaten Pasaman. Padahal kasus itu sudah diselesaikan secara konsep Restorativ Justice di Polres Pasaman.
Masalah lain yang dikonsultasikan kepada LKAAM Sumbar oleh Komnas HAM Sumbar adalah mandeknya proses pembuatan Alas Hak Tanah di Nagari Atar, Kabupaten Tanah Datar, yang diduga terjadinya miskomunikasi antara pihak yang mengurus proses Alas Hak dengan jajaran Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Tim Sekjen Komnas HAM Provinsi Sumbar yang berkunjung ke LKAAM Sumbar terdiri dari Kepala Sultanul Aripin, S.Sos.,MH., didampingi beberapa orang jajarannya antara lain Satria, Nami Puspita Sari, Nelly Norawati dan Rahmawati. (gk)