Jakarta, PilarbangsaNews
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), baik dari sisi operasional maupun finansial. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.
Sorotan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Rahmat menilai terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu lebar dibandingkan target perusahaan.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.
Dia menegaskan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menaruh harapan besar agar BUMN mampu menghadirkan kinerja yang transparan dan realistis, bukan sekadar target ambisius yang tidak tercapai di lapangan.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.
Rahmat kemudian membeberkan sejumlah capaian perusahaan yang dinilai jauh dari target. Dari sisi operasional, capaian Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen.
Sementara itu, utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit hingga 80 persen. Kinerja keuangan perusahaan juga menjadi perhatian serius.
Rahmat mengungkapkan realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.
“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.
Menurut Rahmat, kesenjangan yang terlalu besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah masalah itu bersumber dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya eksekusi manajemen dalam menjalankan target yang telah disusun.
“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.
Wasekjen DPP PKS itu juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun manajemen yang memimpin.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.
Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.
“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (Gilang)
