Padang, PilarbangsaNews
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menggelar Workshop Pembelajaran Respons Sumatera di Kantor Gubernur Sumatera Barat Lantai 3, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini bertujuan menghimpun praktik baik penanganan bencana, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas respons bencana yang lebih inklusif di Indonesia.
Workshop tersebut diikuti unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, serta peserta On the Job Training (OJT) dari berbagai daerah. Sebelumnya, peserta telah mengikuti pembelajaran lapangan selama dua hari di Kabupaten Agam, Batu Busuk dan Asam Pulau di Kota Padang, serta mengunjungi BPBD Kota Padang.
Koordinator MPBI Sumatera Barat, Rinawati, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari proses validasi pembelajaran koordinasi respons bencana yang dilaksanakan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ketiga provinsi tersebut dipilih karena mengalami bencana besar pada akhir 2025.
“Sejak awal masa tanggap darurat, MPBI telah mendokumentasikan berbagai praktik baik penanganan respons bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Melalui workshop ini kami ingin memastikan seluruh pembelajaran tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk memperkuat sistem respons bencana yang lebih kolaboratif dan inklusif,” ujarnya.
Rinawati menjelaskan MPBI merupakan organisasi berbadan hukum yang beranggotakan praktisi kebencanaan, akademisi, dunia usaha, dan berbagai profesi lainnya. Organisasi tersebut saat ini menjalankan sejumlah program, di antaranya Proyek Sehati bersama IEU, CBM, dan Kementerian Sosial, serta Proyek Cerdas yang berkolaborasi dengan Program SIAP SIAGA dan BNPB.
Menurutnya, peserta OJT berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Selama pembelajaran lapangan, mereka mendokumentasikan berbagai praktik baik, tantangan, dan rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Era Sukma Munaf, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat membuka kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada MPBI, BNPB, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan OJT dan workshop.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas layanan kemanusiaan yang inklusif, serta menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia,” kata Era.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat.
Era juga menilai pengalaman lapangan selama penanganan bencana harus terus didokumentasikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
Workshop Pembelajaran Respons Sumatera diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat sistem koordinasi, meningkatkan kualitas layanan kemanusiaan, serta menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang. (Gilang)
