Lubuk Sikaping, PilarbangsaNews
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Prestasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemprov Sumbar Tahun 2025, yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, Padang, Rabu (17/6/2026).
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Muzli M. Nur, turut menghadiri rapat paripurna tersebut. Ia mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemprov Sumbar mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut.
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Muzli M. Nur.
Menurut politisi yang dikenal dekat dengan masyarakat itu, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi semangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Semoga ke depan Sumatera Barat semakin maju, pembangunan terus berjalan, dan pelayanan publik semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna istimewa tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Keberhasilan meraih opini WTP kembali menjadi sinyal positif bahwa tata kelola pemerintahan di Sumbar terus mengalami perbaikan. Capaian ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah. (Zul)
