Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (9/6/2026).
Rapat paripurna penyampainan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim dan Sekdakab Pessel Zainal Arifin.
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pessel Darmansyah, Wakil Pimpinan DPRD Pessel, anggota DPRD Pessel. Serta dihadiri Forkopimda dan Kepala OPD.
Dalam pidatonya, Hendrajoni mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada 29 Mei 2026 lalu.
“Alhamdulillah, kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan opini WTP yang ke-13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2013,” ujar Hendrajoni di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pengelola keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta seluruh OPD yang selama ini menjaga koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan anggaran.
Tak hanya itu, Hendrajoni turut mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang selama ini memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran dan regulasi.
“Tanpa dukungan pimpinan dan anggota DPRD berupa persetujuan anggaran serta regulasi yang memadai, upaya yang kami lakukan tentu akan terasa sangat berat,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kami di DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang kembali mempertahankan opini WTP. Ini merupakan capaian yang patut dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Darmansyah.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembahasan Ranperda ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah daerah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah daerah. (ori)
