Padang, PilarbangsaNews
Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yendri Rajo Budiman berserta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseymi meninjau hunian sementara (Huntara) di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rabu (21/1/2026).
Pembangunan Huntara ini bentuk kolaborasi DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan menjadi kunci percepatan pembangunan Huntara Mandiri bagi warga terdampak banjir bandang di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Hingga Rabu, progres pembangunan Huntara telah mencapai 90 persen dari total 100 unit yang direncanakan. Sebagai tahap awal, 50 Kepala Keluarga (KK) mulai menempati Huntara per 21 Januari 2026. Sementara 50 unit lainnya ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan kedepan agar seluruh warga terdampak segera memperoleh hunian yang layak.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman selaku penanggung jawab Huntara Mandiri Kapalo Koto mengatakan, percepatan pembangunan merupakan wujud sinergi nyata antar level pemerintahan dalam merespons dampak bencana.
“Pembangunan Huntara ini adalah hasil kolaborasi serta kerjasama DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, dan dukungan Pemerintah Pusat. Alhamdulillah, hari ini progres sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan tuntas dalam waktu dekat,” ujar Evi Yandri, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, percepatan pembangunan dilakukan agar para korban banjir bandang dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, terlebih menjelang bulan suci Ramadan.
“Kita ingin masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan mulai menata kembali kehidupan sosial serta ekonomi mereka. Huntara ini menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih permanen,” katanya.
Evi Yandri menjelaskan, Huntara Mandiri Kapalo Koto tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang kebutuhan dasar penghuni. Setiap unit dilengkapi perlengkapan rumah tangga, seperti peralatan dapur dan tempat tidur, serta fasilitas sanitasi berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang dibangun terpisah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Kolaborasi lintas pemerintahan tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai unsur pusat, termasuk keterlibatan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseymi serta Staf Khusus Kepresidenan Raffi Ahmad, yang turut mendorong percepatan realisasi Huntara Mandiri di lokasi terdampak bencana.
Sinergi ini menjadi contoh kuat bahwa penanganan pascabencana yang membutuhkan kerja bersama antara legislatif, eksekutif daerah, dan pemerintah pusat agar bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan mulai dihuninya Huntara Mandiri Kapalo Koto, diharapkan beban para korban banjir bandang dapat berkurang, sekaligus menjadi langkah awal pemulihan menuju kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan. (Gilang)
