Padang, PilarbangsaNews
Bantuan Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) baik dalam bentuk program maupun bantuan langsung dinilai sangat tepat dan dibutuhkan warga dalam rangka percepatan proses pemulihan sehingga mereka bisa mandiri.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Muhidi saat menghadiri Penyerahan Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumbar, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi warga terdampak bencana di Sumbar. Bantuan tersebut dalam bentuk program maupun bantuan langsung berupa pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Kemudian, program Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang di Sumnar. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang. Program Padat Karya sebanyak 20 paket kegiatan dan bantuan Sumur Bor dan Mesin Air 2 Unit. Kemudian, bantuan Langsung Korban Terdampak Bencana bagi 125 orang
“Alhamdulillah, pelatihan pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” sebut Muhidi.
Terkait bantuan untuk pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), Muhidi mendorong pemerintah daerah segera mendata kebutuhan daerah setempat sehingga program tersebut bisa terlaksana.
Muhidi menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah menyesuaikan bentuk pelatihan di daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Sehingga dengan demikian, program tersebut berkembang dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli mengatakan, kontribusi Kemenangan Ketenagakerjaan bagi warga terdampak bencana di Sumbar ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, bencana yang terjadi tidak meruntuhkan semangat, akan tetapi sebagai momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama, dan keberhasilan program itu nanti sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Yassierli.
Maka dari itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan dan pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Lebih lanjut Yassierli mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Ketenagakerjaan dalam penanganan dampak bencana, khususnya untuk menjaga keberlangsungan kerja, penghidupan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bantuan yang salurkan dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja masyarakat. Bantuan itu juga dirancang berbasis penciptaan kerja, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih berdaya,” ujar Yassierli.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bencana yang terjadi pada November 2025, menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan itu bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (Gilang)
