Padang, PilarbangsaNews
Gubernur Sumbar Mahyeldi membuka Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 digelar pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 20-23 Oktober 2025 ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029”.
Peserta yang hadir adalah Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala OPD Pemprov, Rektor PTN/PTS, pimpinan instansi vertikal dan lembaga di Sumatera Barat, Pimpinan BUMN, BUMD, Ketua KADIN, PHRI dan GAPKI.
Nara sumber adalah dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumatera Barat, ekonom dari Unand Prof. Syafrudin Karimi, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri dan wartawan ekonomi Two Efly.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka dalam grafik, tetapi cerminan kehidupan masyarakat yang bekerja keras—dari petani, nelayan, pedagang, hingga anak muda yang berjuang menatap masa depan.
Ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif, bukan hanya tinggi tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan hasil kerja keras seluruh kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Buya Mahyeldi.
Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, yang selaras dengan RPJMN Nasional, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3% pada 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi senilai Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan kondisi investasi yang belum efisien. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan lima upaya strategis yaitu meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata. Kemudian reformasi regulasi dan perizinan untuk mempermudah masuknya investor. Lalu digitalisasi sektor ekonomi untuk memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi. Selanjutnya revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur eksisting seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara, serta peningkatan SDM dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya, bukan hanya proyeknya.
Lebih lanjut, Gubernur menguraikan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat lima tahun ke depan, yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Peningkatan produktivitas sektor pertanian. 3. Penguatan ekonomi nagari agar mandiri dan produktif. 4. Peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. 5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan. 6. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Dan 7. Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai penopang masa depan.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam.
Gubernur menutup dengan ajakan agar Rakor ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045. (adpsb)
