Lubuk Sikaping, PilarbangsaNews
Rapat Koordinasi Pemerintah Nagari se-Kabupaten Pasaman Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman, Kamis (22/1/2026), diwarnai kekecewaan Bupati Pasaman Welly Suhery. Sejumlah wali nagari tidak hadir, bahkan sebagian banyak tidak nampak.
Rakor yang menjadi ajang penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi pemerintahan daerah terhadap nagari itu, dihadiri Wakil Bupati Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, Asisten I Asrial, serta kepala OPD terkait. Namun, minimnya kehadiran wali nagari menjadi sorotan utama Bupati.
Bupati Welly tampak geram. Biasanya ia lebih fresh dalam memberi sambutan. Namun kali ini nadanya tegas karena masih banyak kursi untuk peserta Rakor terlihat kosong.
“Wali nagari yang tidak hadir itu perlu diberikan teguran keras. Tolong nanti diminta absennya dan laporkan kepada saya wali nagari yang tidak hadir,” tegas Bupati Welly kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Teddy Marta, di hadapan peserta rapat.
Awal tahu 2026 ini, semangat para wali nagari di Pasaman tampak mulai kendor, entah apa sebabnya, kurang gairah mereka mengikuti acara sakral, karena itu perlu dievaluasi oleh pejabat terkait.

Bupati Pasaman Welly Suhery (tengah) saat membuka Rakor Pemerintahan Nagari Se-Kabupaten Pasaman Tahun 2026
Bupati Welly, menegaskan bahwa pemerintahan nagari merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Untuk ia mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
“Pengelolaan keuangan nagari wajib transparan dan akuntabel. APB Nagari harus disusun tepat waktu dan berkualitas. Disiplin administrasi adalah pondasi kepercayaan masyarakat,” ujar Welly Suhery.
Ia juga menekankan agar seluruh program wali nagari sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman serta mendukung sepenuhnya program unggulan (Progul) daerah.
“Ada 10 program unggulan daerah. Semua pemerintah nagari wajib mendukung agar program ini berhasil. Hilangkan ego sektoral,” kata Bupati Welly dengan nada serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, menjelaskan bahwa Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan nagari, mulai dari administrasi pemerintahan, keuangan, hingga sinkronisasi program pembangunan.
“Melalui Rakor ini kita membahas seluruh persoalan yang ada di nagari, sekaligus menyamakan langkah agar pembangunan berjalan selaras dari nagari hingga kabupaten. Kami berharap Rakor Pemerintah Nagari ini mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan disiplin aparatur nagari,” katanya.
Namun demikian peringatan keras bupati menjadi sinyal bahwa kedepan, komitmen dan kehadiran wali nagari dalam agenda strategis pemerintahan tidak bisa lagi dianggap ringan, ini perlu tindakan keras. (Zul)










