Pekanbaru, PilarbangsaNews
Pemerintah Provinsi Riau memastikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) afirmasi tetap berjalan pada tahun anggaran 2026. Namun, untuk BOSDA reguler, jumlah penerimaan di sekolah-sekolah akan mengalami pengurangan seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, H. Erisman Yahya, MH, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi defisit anggaran yang menyebabkan terjadinya tunda bayar sejumlah kegiatan.
“Untuk BOSDA afirmasi tetap kita jalankan di tahun 2026. Sedangkan BOSDA reguler, karena anggaran daerah terbatas dan masih dilakukan perhitungan yang matang, maka jumlah penerimaannya akan dikurangi,” ujar Erisman.
Meski demikian, Erisman meminta seluruh pihak, khususnya satuan pendidikan, untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya, sekolah-sekolah negeri maupun swasta masih mendapatkan dukungan utama melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) yang bersumber dari pemerintah pusat.
“BOSDA ini sifatnya hanya tambahan dari pemerintah daerah dan diberikan selama kemampuan keuangan daerah mencukupi. Tidak semua provinsi di Indonesia bahkan menganggarkan BOSDA,” jelas Kadisdik Riau.
Ia menegaskan bahwa dana BOSNAS sejatinya sudah cukup untuk menopang kebutuhan operasional dasar sekolah, sehingga program pendidikan gratis tetap dapat diterapkan kepada masyarakat.
Untuk saat ini saja menurut Erisman, pemerintah pusat mengalokasikan dana BOSNAS sekitar lebih kurang Rp1,7 juta per siswa per tahun untuk tingkat SMA, dan Rp1,9 juta per siswa per tahun untuk SMK. “Untuk SMK memang sedikit lebih besar karena ada kegiatan praktik pembelajaran yang membutuhkan biaya tambahan,” kata Erisman.
Menurutnya, tanpa adanya BOSDA pun, pendidikan gratis masih memungkinkan dijalankan hanya dengan mengandalkan BOSNAS. Namun, tantangan muncul ketika sekolah menyelenggarakan kegiatan yang berada di luar peruntukan dana BOS, seperti acara perpisahan atau kegiatan nonkurikuler tertentu lainnya
“Disinilah peran manajemen kepala sekolah sangat menentukan. Kepala sekolah harus mampu mengelola anggaran secara efektif dan bijak, menyesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Erisman menghimbau seluruh kepala SMA dan SMK, khususnya di Provinsi Riau, agar dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dana yang tersedia, sehingga kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.
“Kami berharap seluruh kepala sekolah dapat mengelola dana yang ada secara optimal demi keberlangsungan pendidikan dan pelayanan terbaik kepada peserta didik,” tutup Kadisdik Riau, Erisman Yahya. (Mirza)
